Yogyakarta (ANTARA) - Pekerjaan pembangunan sejumlah gedung yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta hingga akhir triwulan ketiga 2019 sesuai target dan tata kelola yang sudah ditetapkan.
“Masih ‘on the track’ semua. Untuk pekerjaan yang harus selesai tahun ini, dipastikan bisa diselesaikan akhir tahun,” kata Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo di Yogyakarta, Jumat.
Sejumlah pekerjaan pembangunan gedung yang berada di bawah kewenangan DPUPKP tahun ini di antaranya pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan dana sekitar Rp23,3 miliar, pembangunan gedung PKK di kompleks Balai Kota Yogyakarta senilai Rp3 miliar, pekerjaan revitalisasi SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan alokasi dana sekitar Rp6 miliar dan pembangunan sejumlah kantor kelurahan di wilayah.
Baca juga: Taman Pintar Yogyakarta tersertifikasi sebagai ruang bermain ramah anak
Joko menyebut, total pekerjaan pembangunan gedung di sepanjang 2019 mencapai sekitar 15 paket pekerjaan.
“Seluruh pekerjaan pembangunan gedung harus selesai pada akhir tahun ini kecuali untuk kantor DLH karena sifatnya tahun jamak. Pekerjaan tersebut dijadwalkan selesai 2020,” katanya.
Hingga awal triwulan keempat 2019, pekerjaan pembangunan gedung PKK di kompleks Balai Kota Yogyakarta sudah mencapai sekitar 30 persen. “Meskipun hanya tersisa sekitar tiga bulan hingga akhir tahun, tetapi pekerjaan gedung dua lantai tersebut bisa diselesaikan,” katanya.
Pembangunan kantor DLH Kota Yogyakarta baru saja dimulai dan saat ini masih dalam tahap penggalian lahan untuk awal pembangunan gedung.
“Gedung akan dibangun empat lantai. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut karena ada beberapa fasilitas tambahan untuk kegiatan Saka Kalpataru hingga tempat untuk pengolahan sampah atau bank sampah dan fasilitas parkir yang luas,” katanya.
Dalam pekerjaan pembangunan gedung yang dilakukan tahun ini juga sudah mengadopsi aturan teknis yaitu desain gedung yang bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah oleh semua orang, baik penyandang disabilitas, anak-anak, lansia dan ibu hamil.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
Baca juga: Hingga September tercatat 50 kejadian kebakaran di Yogyakarta
Pembangunan gedung di Yogyakarta dipastikan sesuai target
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (ketiga kiri), Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana (kelima kiri) dan Guru Besar Hukum UII Mahfud MD (keempat kiri) melihat maket kantor OJK DIY saat peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut di Yogyakarta, Sabtu (22/6/2019). ANTARA FOTO/HO/Humas OJK-Dimas/pras/ama.
Masih ‘on the track’ semua.
