FPKS menilai RPJMD 2017-2020 Kulon Progo tidak progresif

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamam Cahyadi menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 tidak progresif dan tidak relevan dengan pertumbuhan pembangunan di wilayah itu.

Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan angka-angka indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2020 sudah tercapai dengan mudah dalam waktu dua tahun terakhir.

"Untuk itu, kami mendesak dalam review RPJMD 2017-2020, Pemkab Kulon Progo memasang target baru yang realistis dan progresif atau progresif realistis," kata Hamam.

Ia mengatakan isu-isu strategis di Kulon Progo ini cukup banyak, mulai dari pembangunan bandara, bedah menoreh, kawasan aerotropolis, aerocity, kota Wates baru, pembangunan tol, jalur jalan lintas selatan (JJLS), kemudian infrastruktur lain yang membutuhkan tata ruang yang besar. Hal ini akan berdampak pada indikator target RPJMD 2017-2022 yang dilalukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dengan isu strategis yang banyak berkembang dalam beberapa tahun ini, maka target indikator kinerja harus ditingkatkan lebih progresif dan realistis, sehingga menjadi harapan baru masyarakat Kulon Progo," katanya.

Menurut Hamam, hasil review RPJMD 2017-2020 baru, masyarakat Kulon Progo bisa melihat program pembangunan yang nyata.

"Misalnya, dengan pembangunan tol, kita mau dapat apa? Pembangunan wilayah baru atau dengan adanya pembangunan tol justru membelah Kulon Progo yang berdampak pada perekonomian yang rendah," katanya.

Ia mengatakan hal yang perlu ditekankan dalam review RPJMD 2017-2020 adalah target pendapatan asli daerah. Mestinya, dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta secara penuh pada 2020 dan diikuti dengan pembangunan tol dan percepatan pembangunan lain, maka pendapatan asli daerah harus dinaikkan.

Pendapatan PAD Kulon Progo harus naik minimal 20 persen setiap tahun. Saat ini, PAD Kulon Progo masih berkisar pada angka Rp230 miliar, mestinya 2020, PAD Kulon Progo seharusnya di atas Rp300 miliar.

"Ini namanya progresif. Artinya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang ada di Kulon Progo mampu mendongkrak PAD secara nyata, dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, review target indikator RPJMD 2017-2020 dapat meningkatkan kinerja OPD. Mungkin, saat ini, OPD stagnan dalam menangkap peluang pembangunan yang ada.

"OPD diharapkan terpancing dalam meningkatkan kinerja," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Jeni mengharapkan OPD meningkatkan kinerja secara optimal.

"Review RPJMD 2017-2020 perlu adanya gebrakan OPD meningkatkan kinerja dan inovasi yang kuat," katanya.