YLKI harapkan BPJS Kesehatan tak kurangi layanan pascaputusan MA

id Putusan MA,Defisit BPJS Kesehatan,Tulus Abadi,YLKI,layanan BPJS kesehatan,MA batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

YLKI harapkan BPJS Kesehatan tak kurangi layanan pascaputusan MA

Sejumlah pedagang kopi sekaligus aktivis sosial menggelar tasyakuran atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menyerahkan kue ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Surabaya, Jatim, Selasa (10/3/2020). (Antara Jatim/Heri/Pedagang Kopi)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengurangi jenis layanan kesehatan yang bisa diakses pasien setelah putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

"YLKI khawatir pembatalan itu berdampak terhadap reduksi pelayanan kepada pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan nonmedis, masih lebih baik. Kalau yang direduksi layanan medis, bisa membahayakan pasien," kata Tulus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.

Menurut Tulus, putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan bisa dikatakan menggembirakan bila dilihat pada konteks kepentingan jangka pendek.

"Namun, bila ditelusuri lebih mendalam, putusan itu juga berisiko tinggi bagi perlindungan dan pemenuhan hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan," tuturnya.

MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.

Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (T.D018)
Pewarta :
Editor: Eka Arifa
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar