Bantul identifikasi persoalan berbagai sektor terdampak COVID-19

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dialami berbagai sektor karena terdampak pandemi virus corona baru atau COVID-19 untuk mencari solusi guna melakukan upaya pemulihan setelah pandemi berakhir.

"Kami akan mengidentifikasi masalah sektoral, misal di perdagangan itu apa masalahnya, kita banyak pasar saat pandemi ini problem-problem apa yang dialami, juga pertanian apa (masalah) dan industri bagaimana," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa.

Setelah diidentifikasi apa persoalan-persoalan yang dialami berbagai sektor itu, lanjut Halim, pemerintah daerah akan mencoba mengintervensi melalui program dan kegiatan yang relevan dalam upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang terdampak pandemi corona.

Halim mengatakan tema dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Bantul Tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi, sehingga akan banyak alokasi anggaran-anggaran yang lebih dikonsentrasikan terhadap proses-proses pemulihan ekonomi.

"Ini sedang kami identifikasi, karena pemulihan ekonomi ini jangkauan sangat luas, misal di industri entah itu dari sisi bahan baku yang macet atau pelemahan daya beli masyarakat, atau penutupan ekspor maupun impor hingga menjadikan ekonomi stagnan, bahkan negatif," katanya.

Dia mengatakan jika produksi pada sebuah industri, perdagangan menunjukkan tren menurun, pertumbuhan ekonomi negatif atau minus, apabila produksi tetap maka pertumbuhan stagnan, dan tren itu akan menggambarkan kondisi produk domestik regional bruto (PDRB).

"Sehingga ke depan yang negatif ditarik ke positif, karena kalau tidak maka yang nganggur tetap nganggur, yang miskin tetap miskin, karena pertumbuhan ekonomi itu teorinya akan menarik permintaan sumber daya, faktor produksi termasuk faktor tenaga kerja," katanya.

Wabup juga mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini akan menaikkan angka kemiskinan, karena pengangguran bertambah, sebab produksi pada sektor industri yang menurun mengakibatkan para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

"Naiknya seberapa ini belum disurvei oleh BPS, biasanya BPS melaporkan akhir tahun, ini kan tahun berjalan 2020 atau awal-awal ada COVID-19, kalau di akhir 2019 angka kemiskinan kita 13 persen, dan ini diyakini naik meski seberapa belum valid, tapi dipastikan naik," katanya.