Puan meminta pemerintah pusat-daerah perkuat koordinasi atasi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi sebaran COVID-19 guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia sehingga dirinya

"Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal ini diungkapkan puan atas keprihatinannya terhadap semakin meningkatnya kasus COVI-19 di sejumlah daerah.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktifitas harian dan perekonomiannya selama masa PSBB.



Puan menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

"Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus COVID-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Sebelumnya Puan juga pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu "injak rem" dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi COVID-19.

Karena itu dia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.

"Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga," katanya.

Puan mengatakan DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 karena cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Karena itu dia menyarankan agar pemerintah menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut dan mengawasi ketat penetapan tarif tes PCR agar terjangkau oleh masyarakat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran COVID -19 hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan," katanya.