Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan kegiatan pembagian masker dan kampanye jaga jarak dalam rangka pemilihan kepala daerah oleh beberapa lembaga negara merupakan bagian dari evaluasi tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang masih terjadi kerumunan.
"Jadi kegiatan tersebut juga bagian dari evaluasi salah satu tahapan Pilkada yang kemarin sudah berjalan, yaitu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang ternyata memang masih terjadi kerumunan," kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat.
Kegiatan Pembagian Masker, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan, Dalam Rangka Ops Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat tersebut digelar Polri, TNI, KPU, Bawaslu, Gugus Tugas COVID-19 dan Satgas COVID-19 yang di Bantul dipusatkan di Simpang Empat Klodran pada Kamis (10/9).
Baca juga: Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Bantul bertambah 11 orang
Menurut dia, pada tahapan pendaftaran bakal paslon bupati dan wakil bupati pada 4 sampai 6 September lalu, diakui KPU memang terjadi kerumunan, meskipun kerumunan tersebut terjadi di luar kompleks kantor KPU Bantul, karena lembaganya sudah membatasi jumlah pendamping bakal paslon ketika mendaftar.
"Dan ini bukan hanya di Bantul, tetapi menjadi masalah yang di tingkat nasional, karena banyak tempat hampir semua terjadi, sehingga ini menjadi fokus perhatian bukan hanya KPU, namun lima lembaga yang menaruh perhatian terhadap situasi ini, yaitu Satgas COVID-19 dan Gugus Tugas, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu," katanya.
Menurut dia, situasi ini juga ditangkap di tingkat nasional, sehingga baik di tingkat nasional dan daerah ada kegelisahan yang sama, kemudian lembaga negara tersebut menganggap perlu ada semacam langkah-langkah kongkrit untuk mengantisipasi potensi kerumunan pada tahapan-tahapan berikutnya.
"Karena kalau berbicara tahapan pilkada nanti masih ada penetapan dan pengundian nomor urut paslon, ada kampanye, kemudian pascakampaye ada pemungutan dan penghitungan suara yang itu ada potensi-potensi yang dapat terjadi kerumunan," katanya.
Baca juga: KPU Bantul apresiasi inisiasi gerakan pemakaian masker dan Pilkada sehat
Dia mengatakan, dalam kegiatan tersebut, KPU bersama lembaga negara lain di Bantul itu melibatkan bakal paslon bupati dan wakil bupati yaitu Suharsono-Totok Sudarto dan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo guna menegaskan kembali tentang penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada.
"Karena prasyarat pilkada agar bisa dijalankan itu ada dua. Pertama, bahwa harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, kemudian yang kedua menjunjung asas-asas demokratis. Dan dalam konteks pertama ini kita melibatkan bakal paslon," katanya.
Selain bakal paslon, KPU juga mengajak para pimpinan partai politik (parpol), segenap ormas dan laskar-laskar untuk bersama-sama mewujudkan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember menjadi pilkada yang sehat dan aman dari COVID-19.
"Saya kira itu pesan penting yang harus kita dorong, dan saya berharap komitmen ini bukan hanya menjadi komitmen hari ini, tetapi komitmen ini harus mewarnai seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul," katanya.
KPU Bantul: Pembagian masker bagian evaluasi pendaftaran paslon
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dalam acara gerakan pembagian masker dan kampanye jaga jarak dalam rangka Pilkada Bantul (Foto ANTARA/Hery Sidik)
Jadi kegiatan tersebut juga bagian dari evaluasi salah satu tahapan Pilkada yang kemarin sudah berjalan, yaitu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang ternyata memang masih terjadi kerumunan.
