Kemenlu: Dukungan RI untuk Palestina amanat konstitusi

Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Timur Tengah, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih menegaskan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka merupakan amanat konstitusi.

"Dukungan Palestina memang lebih kepada menjalankan amanat konstitusi dan mendukung dekolonisasi," kata Bagus dalam Seminar Nasional "Membaca Masa Depan Palestina: Tinjauan Sejarah, Politik, dan Hak Asasi Manusia" yang berlangsung secara virtual dipantau di Yogyakarta, Sabtu.

Amanat itu mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Kita konsisten menolak 'Deal of Century' (gagasan Donald Trump) dan kita akan tetap meminta bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi target yang kita kejar," kata dia.

Menurut Bagus, meski memungkinkan terdapat nilai-nilai agama di dalamnya, namun secara umum dukungan terhadap rakyat Palestina adalah menyangkut kemanusiaan serta perjuangan sebuah negara yang sedang dijajah.

"Mungkin ada nilai-nilai agama di sana, tetapi secara umum ini global, karena tidak menyebut agama," ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Bagus, dukungan pemerintah RI terhadap Palestina juga berkaitan dengan utang sejarah sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.

Setelah Palestina, pengakuan terhadap kemerdekaan RI berturut-turut disusul Mesir, Lebanon, Suriah, Yaman, Arab Saudi, serta tiga negara lain di luar Timur Tengah yaitu Turki, Iran, dan Afghanistan.

Salah satu pidato Bung Karno pada 1962, kata dia, juga ikut mendasari sikap Indonesia yang setia mendukung rakyat Palestina sampai saat ini.

"Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," kata Bagus mengutip pidato Bung Karno.

Bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina, kata dia, selama ini telah meliputi berbagai aspek mulai dari dukungan politik di forum-forum internasional, dukungan secara ekonomi, kesehatan, hingga upaya peningkatan SDM di Palestina.

Di samping memberikan kecaman atas serangan Israel, Pemerintah Indonesia aktif melobi negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei Darussalam untuk membuat joint statement.

Di lingkup internasional, Indonesia juga terus melakukan diplomasi di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non Blok, maupun PBB untuk mewujudkan solusi perdamaian yang lebih komprehensif di Palestina.

"Kita juga sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai ketua Gerakan Non-Blok agar menjadikan isu Palestina menjadi isu untuk membantu perjuangan Palestina," tutur Bagus.

Aktivis Palestina sekaligus dosen University College of Applied Sciences di Gaza Abeer Z Barakat mengatakan saat ini kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat Gaza adalah untuk membangun kembali kotanya yang luluh lantak. 

"Kami bukan pengemis, yang paling kami butuhkan sekarang adalah bawalah para ahli bersama Anda datang ke sini. Karena kami perlu mengurangi dampak buruk yang terjadi di tanah kami, seperti beberapa relawan yang telah mengajak beberapa dokter dan pakar, dan mengevakuasi korban di serangan tahun 2009," kata dia.

Menurutnya, serangan militer Israel telah menimbulkan dampak lingkungan serius berkepanjangan di wilayah Gaza. Untuk itu, dibutuhkan bantuan para pakar lingkungan dan teknik sipil untuk mengembalikan kondisi lingkungan dan air di Gaza sehingga layak dihuni kembali.