Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah kabupaten maupun kota secara tegas memastikan tidak ada penolakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 dengan memenuhi protokol kesehatan.
"Iya tidak boleh ada penolakan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Gedung DPRD DIY, Rabu.
Menurut Aji, penerapan prosedur pemakaman jenazah COVID-19 untuk mengamankan agar tidak terjadi penularan terhadap warga yang melakukan perawatan atau memakamkan.
"Yogya ini kan termasuk yang mendahului tidak ada penolakan semacam itu, dan teman-teman yang akan melakukan penguburan kan mereka yang sudah disiapkan," kata dia.
Sebelumnya, penolakan prosedur pemakaman jenazah pasien COVID-19 sesuai protokol kesehatan terjadi di Dusun Lopati, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Bantul pada Selasa (1/6).
Kejadian itu berawal adanya pasien Jumirah (70) warga Lopati, Trimurti, yang periksa di klinik Pura Raharja Kulon Progo pada Rabu (19/5) dan dinyatakan reaktif, selanjutnya dirujuk ke RSPS Bantul. Pada 20 Mei, dinyatakan positif COVID-19 dengan penyakit penyerta jantung dan menjalani perawatan sampai akhirnya meninggal pada 1 Juni.
Atas meninggalnya Jumirah tersebut, anak kandungnya yaitu Sukardi dan Warno menolak untuk pemakaman secara prokes COVID-19, selanjutnya jenazah diantar oleh pihak rumah sakit ke pemakaman umum Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, dan dimakamkan warga tanpa menggunakan APD sesuai prokes.
Padahal, pada hari yang sama Kepala Dusun Lopati datang dan mengimbau kepada keluarga agar pemakaman sesuai dengan prosedur COVID-19, tetapi keluarga menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak sesuai syariat Islam.
Kejadian tersebut kemudian dilaporkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bantul ke Kepolisian Resor Bantul pada Rabu (2/6).
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bantul AKP Ngadi mengatakan kepolisian masih belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemakaman jenazah yang dinyatakan positif virus corona itu, karena masih akan mendalami laporan dari relawan FPRB.
"Kaitan penegakan hukum kita dalami dulu kasusnya seperti apa, kan hari ini yang bersangkutan dari FPRB baru membuat laporan di Polres Bantul," kata Ngadi.
Berita Lainnya
Gegana Polda DIY memusnahkan puluhan kilogram bubuk bahan petasan
Jumat, 26 April 2024 18:51 Wib
Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Kemenkumham DIY ziarah di Makam Jenderal Soedirman
Jumat, 26 April 2024 9:02 Wib
KPU DIY: Penetapan caleg terpilih tunggu BRPK dari MK
Jumat, 26 April 2024 2:55 Wib
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Melalui Indikasi Geografis, Kemenkumham DIY dukung kemajuan ekonomi lokal menuju Pasar Global
Kamis, 25 April 2024 5:50 Wib
DIY peroleh kuota 16 KK program transmigrasi
Kamis, 25 April 2024 5:39 Wib
Kapolda DIY berikan penghargaan kepada 10 personel dan ASN berprestasi
Rabu, 24 April 2024 18:08 Wib
Usaha lansia pengrajin tas rajut di Bantul, DIY, peroleh bantuan
Rabu, 24 April 2024 5:23 Wib