Kulon Progo optimalkan program OPD untuk turunkan kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan program lintas organisasi perangkat daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini 18,1 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan saat ini angka kemiskinan Kulon Progo tertinggi di DIY, dan kemiskinan di DIY tertinggi di Pulau Jawa. Artinya kemiskinan di Kulon Progo tertinggi se-Pulau Jawa.

"Ada beban psikologi untuk kita semua baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa terhadap tingkat angka kemiskinan yang tinggi bahkan bisa dibilang Kulon Progo tertinggi se-DIY dan DIY menjadi provinsi tertinggi se-Pulau Jawa. Oleh karena itu marilah kita bersinergi, secara optimal bersungguh-sungguh menekan angka kemiskinan yang ada di Kulon Progo agar menurun,” katanya.

Kemiskinan di tingkat desa, setiap kecamatan, yakni Kecamataan Temon persentase penduduk miskin tertinggi di Desa Kaligintung sebanyak 22,9 persen dan terendah di Janten 14,7 persen. Kecamatan Wates persentase penduduk miskin tertinggi berada di Desa Bendungan sebanyak 14,91 persen dan terendah 5,5 persen.

Kecamatan Panjatan tertinggi berada di Desa Panjatan sebanyak 23,29 persen dan teredah Kanoman 8,28 persen. Kecamatan Galur tertinggi di Desa Tirtorahayu 19,65 persen terendah Banaran 8,32 persen. Kecamatan Lendah tertinggi di Ngentakrejo sebanyak 30,32 persen dan terendah Bumirejo 12,2 persen. Kecamatan Sentolo tertinggi di Kaliagung di atas 25,25 persen terendah di 17,48 persen.

Kecamatan Pengasih tertinggi di Desa Sidomulyo di atas 31,65 persen terendah di Desa Pengasih yaitu 17,70 persen. Kecamatan Kokap tertinggi di Kalirejo 39,20 persen dan terendah Hargorejo 18,81 persen. Kecamatan Girimulyo tertinggi berada di Jatimulyo 26,44 persen terendah Pandawarejo 14,74 persen.

Kecamatan Nanggulan tertinggi di Donomulyo 30,38 persen terendah di Jatisarono 11,89 persen. Kecamatan Kalibawang tertinggi di Banjarharjo di atas 24,40 persen terkecil di Banjarasri 19,82 perseen. Kecamatan Samigaluh tertinggi di Purwoharjo 41,64 persen dan terendah Ngargosari 9,58 persen.

"Angka kemiskinan tertinggi di Purwoharjo (Samigaluh) 41,64 persen, Kalirejo (Kokap) 39,20 persen dan Sidomulyo (Pengasih) 31,65 persen. Tiga desa ini menjadi perhatian khusus untuk percepatan penanganan kemiskinan," katanya.

Penghargaan TKPK Awards 202 dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu 10,68 persen yang diraih Kecamatan Wates, desa dengan persentase penduduk miskin terendah 4,12 persen yaitu Desa Glagah, kemudian kecamatan dengan persentase laju penurunan penduduk miskin tertinggi 6,38 persen yaitu Kecamatan Lendah, dan Desa dengan persentase laju penurunan penduduk miskin tertinggi 15,37 persen diraih oleh Desa Gulurejo.

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang sulit untuk ditangani oleh karena itu Menteri Sosial telah membentuk kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan kartu miskin sesuai dengan keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016 hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan terus senantiasa berupaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, masyarakat yang berada di kategori kurang mampu dapat segera ditangani sehingga tujuan menuntaskan angka kemiskinan dapat terealisasikan dan upaya penuntasan kemiskinan tersebut bergerak secara sinergis serta berkelanjutan.

Hal itu, katanya, harus dilakukan melalui dua sisi yaitu terpadu dari sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya, dan dari sisi penghidupan membantu untuk masyarakat hidup layak.

"Kami minta program OPD dapat bersinergi untuk menurunkan kemiskinan di Kulon Progo," katanya.