Kabar pemotongan intensif guru honor hoaks

Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun menepis informasi kebijakan baru yang akan diterapkan Pemkot Samarinda untuk melakukan pemotongan intensif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 rubu.

"Informasi itu tidak benar jika pemkot berencana memotong insentif. Namun kami akui saat ini sedang dilakukan pengkajian beberapa hal terkait insentif guru honor," kata Andi Harun di Samarinda, Sabtu.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih mencari data yang valid terkait kesesuaian aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif. Pihaknya ingin tahu apakah guru yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) berhak mendapatkan insentif atau tidak.

"Untuk penerimaan insentif guru honor tetap seperti perwali yang ada, Rp 700 ribu. Semua masyarakat harus mendukung penataan kelola keuangan yang baik untuk menghindari adanya temuan," ujar Andi Harun.

Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel. Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif.

Apabila memang hal tersebut terjadi dan dari sisi aturan diperbolehkan, maka pihaknya akan kembali mengkajinya.

"Pihak pemkot tetap mengutamakan guru yang tidak menerima TPG untuk menerima hak insentif," jelas Andi Harun.

Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SKnya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta.

"Mau tidak keuangan kita seperti itu, Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara," kata Andi.

Sehingga, pihaknya juga tengah mendata sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang mampu, pihaknya akan meninjau ulang pemberian insentif guru honor tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengungkapkan, jika APBD Kota Samarinda meningkat, pasti pihaknya berupaya untuk meningkatkan insentif guru.

Sehingga, ia meminta kepada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan hoaks di media terkait insentif guru yang dipotong, untuk tidak dibelokkan atau perlu ada klarifikasi.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membahas masalah intensif guru honorer tersebut.

Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas masalah tersebut. Sebab, Disdikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.