Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) membatasi pemantauan barang kebutuhan pokok di gudang untuk mengantisipasi pemilik gudang tidak menambah stok barang.
Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana di Kulon Progo, Senin, mengatakan Pemkab Kulon Progo membatasi inspeksi mendadak langsung ke gudang-gudang supaya kondisi distribusi lebih nyaman.
"Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, persepsi petugas dengan pedagang atau pemilik gudang yang berbeda-beda menyebabkan persoalan baru. Kalau gudang kosong menjadi sedih, kalau gudangnya penuh dituduh menimbun. Hal ini menjadi repot," kata Tri Saktiyana.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta siap susun strategi jangka panjang kendalikan inflasi
Ia mengatakan pengertian menimbun sesuai dengan surat dari Kementerian Perdagangan adalah jika stok barang di gudang lebih dari tiga bulan atau 90 hari tetapi arus barang terus mengalir tidak masalah dan bukan dikatakan menimbun. Artinya itu bagus karena cadangan pangan mencukupi.
Misalnya, di gudang dalam sehari ada 90 ton beras, kemudian setiap hari mampu menjual satu ton. Artinya kurang dari 90 ton dan ada catatan sirkulasi barang, itu bukan penimbunan.
"Kalau di gudang penuh, tetapi tidak ada arus barang, baru dikatakan sebagai aksi penimbunan. Hal ini harus dipahami oleh semua pihak," katanya.
Tri Saktiyana mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Pangan, kondisi ketersediaan barang kebutuhan pangan, khususnya beras di Kulon Progo surplus. Saat ini, hal yang perlu dilakukan adalah menjaga perdagangan antar-daerah.
"Kalau stok barang di lokal menipis, kita berupaya menahan barang. Sedangkan stok barang yang mulai menipis segera memasukkan barang dari luar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo Sudarna mengatakan Disdagin mengintensifkan pemantauan harga kebutuhan pokok, dari seminggu dua kali menjadi setiap hari.
"Kemudian, jika ada yang perlu diintervensi, langsung dikoordinasikan dengan semua pihak pemangku kepentingan supaya langsung dapat diintervensi," katanya.
Baca juga: Badan Pangan Nasional minta pemda fokus mengendalikan inflasi pangan
Berita Lainnya
Dishub Bantul menyiagakan personel di empat posko ruas jalur wisata Lebaran
Sabtu, 6 April 2024 21:56 Wib
Sleman dan Pemkot Jambi menjalin kerja sama pengendalian inflasi daerah
Kamis, 7 Maret 2024 22:11 Wib
Gunungkidul optimalisasi pengendalian inflasi jelang Ramadhan
Rabu, 6 Maret 2024 21:12 Wib
RI-AS turunkan emisi sektor kehutanan Indonesia
Rabu, 24 Januari 2024 3:08 Wib
Kenaikan pajak hiburan untuk pengendalian kegiatan tertentu
Senin, 22 Januari 2024 17:52 Wib
Mahasiswa UGM menggagas pemanfaatan kulit mangga untuk tekan kasus DBD
Minggu, 21 Januari 2024 14:48 Wib
Pemerintah diminta wujudkan kantin sehat di sekolah
Selasa, 12 Desember 2023 7:20 Wib
CHED ITB-AD: Butuh kerja sama kendalikan produk tembakau
Kamis, 30 November 2023 7:20 Wib