Ketimbang hapus PPDB. pemda bangun sekolah negeri

Jakarta (ANTARA) - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau pemerintah daerah (pemda) membangun dan memperbanyak sekolah negeri agar mampu mencukupi jumlah kebutuhan peserta didik dibandingkan menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

“Akar masalah sebenarnya bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun apakah pemda sudah membangun sekolah negeri baru di kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Selasa.

Heru mengatakan pembangunan sekolah negeri harus dilakukan karena banyak anak Indonesia yang masih tidak tertampung, terutama untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK).

Ia menjelaskan SD Negeri di berbagai daerah relatif mencukupi jumlah dan penyebarannya, namun untuk SMP  dan SMA/SMK Negeri sangat sedikit sehingga banyak dijumpai kecurangan di jenjang tersebut.

FSGI mendorong pemda memetakan wilayah kecamatan yang tidak memiliki SMP hingga SMA/SMK Negeri, lalu berkoordinasi dengan Kemendikbudristek yang menyiapkan anggaran pembangunan gedung sekolah dan menghitung kebutuhan pengajar.

Ketua Dewan pakar FSGI Retno Listyarti menyebutkan tak ada penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun sehingga pemda perlu menambah sekolah negeri baru. Ia meneyebut kesadaran bahwa jumlah SMP hingga SMA/SMK Negeri yang  minim baru terlihat ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017.



Bahkan hasil pantauan FSGI menunjukkan dalam tujuh tahun pelaksanaan PPDB Zonasi terjadi pertambahan SMP dan SMA/SMK Negeri. Misalnya, kata dia, di DKI Jakarta menambah 10 SMKN, Kota Bekasi bertambah 7 SMPN, Kota Tangerang menambah sembilan SMPN, Kota Depok satu SMAN, dan Kota Pontianak bertambah satu SMAN.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemda diimbau bangun sekolah negeri dibanding hapus PPDB zonasi