Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas, perlu menerapkan konsep 5R, serta fire ready formula milik Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
"Jangan menunggu sampai kebakaran meluas," ujar Tjandra, di Jakarta, Rabu.
Mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut menyampaikan konsep 5R yang dimaksud yakni review and analysis (review dan analisa), risk reduction (penurunan risiko), readiness (kesiapan), response (respon), serta recovery (pemulihan).
Ia menyampaikan kelima konsep tersebut merupakan satu kesatuan utuh agar pengendalian karhutla dapat dilakukan secara terintegrasi.
Di sisi lain Tjandra mengatakan selain menerapkan pengendalian karhutla dengan 5R, pemerintah disarankan mengimplementasikan pendekatan fire ready formula yang diperkenalkan oleh UNEP.
Formula tersebut mengutamakan aspek sumber daya agar lebih digunakan untuk perencanaan, pencegahan, dan kesiapan.
"Sebesar 66 persen sumber daya digunakan untuk perencanaan, pencegahan, dan kesiapan. Sedangkan 34 persen lainnya untuk kegiatan respons langsung apabila kebakaran terjadi," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: Waspadai karhutla dengan 5R dan formula UNEP
Berita Lainnya
Pakar UGM: Putusan sengketa Pilpres 2024 amanatkan berbagai PR
Rabu, 24 April 2024 4:30 Wib
Pakar: Atur muatan kendaraan saat arus balik Lebaran 2024
Sabtu, 13 April 2024 5:35 Wib
Guru Besar: Pemudik sepeda motor wajib pahami tiga faktor kecelakaan
Selasa, 9 April 2024 18:33 Wib
Pilih daging tanpa lemak untuk Lebaran 2024, saran pakar
Senin, 8 April 2024 20:50 Wib
Tepis isu perpecahan, pertemuan Prabowo-Presiden Jokowi
Jumat, 5 April 2024 20:37 Wib
Pakar UGM minta optimalkan kampung wisata sambut libur Lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:09 Wib
Pakar Geologi UGM sebut Selat Muria tidak akan muncul kembali imbas banjir
Senin, 25 Maret 2024 20:43 Wib
Pakar UGM usul konten kampanye politik di medsos perlu diatur UU
Sabtu, 23 Maret 2024 5:46 Wib