Jakarta (ANTARA) -
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pengoptimalan digitalisasi dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) demi memastikan distribusi yang lebih akurat, tepat jumlah, dan sesuai sasaran.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu.
Pemerintah kini tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan beberapa basis data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria.
“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah akan menghubungkan data penerima dengan berbagai skema bantuan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, elpiji (LPG), dan program bantuan sembako untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran.
Digitalisasi ini merupakan bagian dari ekosistem Government Technology (GovTech), yang ditargetkan rampung Agustus mendatang. Sistem ini diharapkan dapat menekan potensi kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
"Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Selain mencegah kebocoran dana, digitalisasi juga diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan penyaluran bantuan. Langkah ini diyakini akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional secara keseluruhan.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” kata Luhut.
Layanan prioritas dalam portal Gov-Tech, yakni layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM daring, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.Hadirnya portal nasional Gov-Tech diharapkan memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan. Hal tersebut untuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga menyiapkan referensi harga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta tenaga pendukung non-TIK.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Luhut dorong digitalisasi untuk penyaluran bansos yang akurat
