Aptisi: akreditasi bentuk tanggung jawab PTS

Jogja (Antara Jogja) - Akreditasi merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab perguruan tinggi swasta dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik, kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy Suandi Hamid.

"Jadi, akreditasi jangan semata-mata sebagai aktivitas untuk menggugurkan kewajiban yang tertuang dalam UU atau kepatuhan terhadap regulasi pemerintah," katanya pada sosialisasi akreditasi sebagai upaya penguatan PTS di Indonesia, di Universitas Bina Darma Palembang, Jumat.

Menurut Edy, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pada Agustus 2014 semua perguruan tinggi baik institusi maupun program studi harus terakreditasi. Hal itu hendaknya dapat disikapi secara bijaksana oleh PTS di Tanah Air.

"Suka tidak suka bagi setiap penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia termasuk PTS yang saat ini belum terakreditasi dituntut dapat bekerja ekstra untuk mengurus dan mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jika tidak terakreditasi, ijazah yang dikeluarkan dinyatakan tidak sah," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dalam proses akreditasi semua unit terkait perlu berupaya mengoptimalkan seluruh komponen atau standar akreditasi dengan meletakkannya dalam kapasitas sebagai media untuk mengembangkan perguruan tinggi masing-masing.

Apalagi, saat ini juga muncul banyak "kritik" seperti yang dilayangkan kepada PTS oleh lembaga yang membina perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Misalnya, kritik terhadap mutu pendidikan dokter, penjaminan mutu, ketidakjujuran dalam penyajian data dan dokumen.

Ia mengatakan, jika persepsi akreditasi itu dijadikan sebagai kesadaran untuk mewujudkan akuntabilitas tentu akreditasi akan menjadi bagian dari upaya penguatan PTS dan dalam prosesnya akan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang menyimpang.

"PTS harus berupaya mengoptimalkan komponen atau standar akreditasi sebagai upaya untuk mengembangkan institusi masing-masing," kata Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Rektor Universitas Bina Darma Palembang Bukhori mengatakan, pemerintah diharapkan juga memperhatikan keberadaan PTS. Selama ini banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah terkesan memberatkan PTS.

"Saat ini tidak sedikit dari PTS di Indonesia yang memperoleh peluang untuk membuka cabang di luar negeri. Sebaiknya pemerintah mendukung hal itu sebagai upaya pengembangan PTS," katanya.

Selain Universitas Bina Darma, Edy juga melakukan sosialisasi akreditasi di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP). Rektor UMP HM Idris mengatakan, saat ini UMP sedang mengajukan proses akreditasi institusi.

"Kami telah mengirimkan borang kepada BAN-PT dan sekitar Desember 2013 akan dilakukan visitasi," kata Idris.

Dalam sosialisasi itu Edy didampingi Wakil Rektor II UII Neni Meidawati, Direktur Pemasaran, Kerja Sama, dan Alumni UII Fitri Nugraheni, dan Direktur Humas UII Hangga Fathana.