Sanksi pangkalan elpiji diharapkan berikan efek jera

Bantul, (Antara Jogja) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan sanksi yang diberikan PT Pertamina kepada beberapa pangkalan elpiji bersubsidi dapat memberikan efek jera terhadap pengusaha tersebut.

"Ada enam pangkalan yang terkena sanksi langsung dari agen, sanksi yang diberikan itu mudah-mudahan bisa jadi efek jera supaya pemilik pangkalan tidak melakukan pelanggaran yang sama," kata Kepala Disperindagkop Bantul, Sulistyanto di Bantul, Senin.

Menurut dia, enam pangkalan elpiji tiga kilogram di wilayah Bantul beberapa minggu lalu mendapat sanksi dari agen Pertamina berupa pemotongan jatah elpiji dari jumlah yang disepakati sebelumnya hingga penghentian sementara pasokan.

Ia mengatakan, para pemilik pangkalan mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran di antaranya menjual barang terlalu melampaui harga eceran tertinggi (HET), tidak melayani konsumen sekitar dan lebih banyak menyetor ke pengecer.

"Rata-rata tiga kasus tersebut yang membuat mereka harus mendapat sanksi. Kami harap setelah menerima sanksi pemilik pangkalan bisa memperbaiki pelayanan agar tidak ada gejolak di masyarakat," katanya.

Sulistyanto mengatakan, pihaknya sendiri terus melakukan pemantauan penjualan elpiji bersubsidi ke pangkalan untuk mengetahui jika ada pangkalan menjual melebihi HET maupun tidak melayani konsumen hingga yang bersangkutan kesulitan mendapat barang itu.

"Satu pun kalau kami menemukan pangkalan yang tidak sesuai prosedur, kami akan sampaikan ke agen, terserah nanti sanksi yang diberikan seperti apa. Saat ini di Bantul ada sebanyak 841 pangkalan," katanya.

Meski demikian, kata dia, pihaknya juga mengakui ada keterbatasan petugas dalam mengawasi seluruh pangkalan di Bantul, sehingga lembaganya juga mengimbau peran aktif masyarakat agar melaporkan jika ada indikasi maupun keanehan di pangkalan.

"Sejauh ini kami baru memantau secara acak di sekitar seratus pangkalan yang menjadi sampling, saya mengatakan tidak bisa mengawasi semua pangkalan, karena saya memprioritaskan daerah yang ada laporannya," katanya.

(T.KR-HRI)