Bantul (Antara Jogja) - Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyosialisasikan kewajiban perpajakan kepada para perajin dan pengusaha kulit di Sentra Kerajinan Manding, Desa Sabdodadi.
"Intinya sosialisasi ini dilakukan karena masih ada beberapa perajin dan pengusaha kulit belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang diatur pemerintah," kata Kepala KPP Bantul FG Sri Suratno di sela sosialisasi itu di Balai Dusun Manding, Bantul, Selasa sore.
Acara yang dikemas dalam sarasehan pajak dan buka bersama dengan sekitar 90 pengusaha kulit Manding juga dihadiri perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul dan BRI.
Sri Suratno mengatakan, pihaknya mengakui masih banyak perajin dan pengusaha kulit di sentra kerajinan Manding ini yang belum menjadi wajib pajak di KPP Bantul, bahkan lembaganya mencatat ada sekitar 55 persen.
"Saya kira penyebabnya pemahaman para perajin dan pengusaha yang masih kurang, sementara pemberian informasi dari kami juga kurang, kami akui (sosialisasi) masih kurang untuk di wilayah Manding ini," katanya.
Bahkan sosialisasi mengenai perpajakan di wilayah sentra kerajinan Manding tersebut diakui baru yang pertama kali, sehingga harapannya pelaku usaha lebih memahami dan menjadi pengusaha yang taat pajak.
"Sasarannya semua pengusaha, karena pajak itu untuk usahanya, benderanya bisa pribadi bisa badan, jadi kalau misalnya punyanya badan usaha ya bisa, kemudian punyanya pribadi juga iya," katanya.
Sri Suratno mengatakan, dalam sosialisasi ini pihaknya sengaja melibatkan Bank BRI tersebut karena lembaga perbankan tersebutlah selama ini yang menjadi mitra para pengusaha dalam mendapatkan modal usaha.
"Ada sosilasi dari pihak BRI juga, agar membuka wawasan pengusaha supaya tahu bahwa perolehan modal yang didapat tidak lepas dari lembaga perbankan dengan cara prosedur yang tidak terlalu rumit dan berat," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
Pajak kripto terkumpul Rp112 miliar
Jumat, 26 April 2024 19:19 Wib
Penerimaan pajak mencapai Rp342,88 triliun
Senin, 25 Maret 2024 21:06 Wib
Insentif pajak diharapkan hadirkan banyak pilihan kendaraan listrik di Indonesia
Rabu, 20 Maret 2024 4:38 Wib
Dirjen Pajak: Pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan PPN 12 persen
Selasa, 19 Maret 2024 16:27 Wib
Pemkot Yogyakarta menghapus sanksi administrasi terlambat bayar PBB
Selasa, 19 Maret 2024 11:38 Wib
Perkara pajak, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, terancam dibui
Kamis, 7 Maret 2024 3:37 Wib
Pajak kripto pengaruhi nilai transaksi domestik
Rabu, 28 Februari 2024 5:54 Wib
Pemerintah beri insentif pajak mobil listrik
Jumat, 23 Februari 2024 19:47 Wib