Yogyakarta, (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk menyesuaikan nilai sisa lebih penghitungan anggaran yang akan dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan 2016.
"Ada perbedaan nilai sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan cara rasionalisasi anggaran," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Kamis.
Pemerintah Kota Yogyakarta memasukkan nilai Silpa dalam APBD 2016 sebesar Rp256 miliar, namun berdasarkan hasil audit ditetapkan bahwa nilai Silpa hanya Rp202 miliar sehingga muncul selisih Rp54 miliar.
Sejumlah rasionalisasi yang dilakukan, di antaranya efisiensi belanja pegawai karena ada pegawai yang memasuki masa pensiun, menggeser beberapa kegiatan atau program dan rasionalisasi uang bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.
"Uang untuk BBM masih dihitung dengan nilai Rp10.500 per liter. Padahal, harga BBM sudah turun. Nanti akan kami rasionalisasi menjadi Rp8.500 per liter," katanya.
Berdasarkan rasionalisasi, Kadri mengaku sudah mampu melakukan penghematan lebih dari Rp10 miliar.
"Jika masih muncul defisit maka akan ditutup dengan sejumlah pos pendapatan yang sah. Artinya kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan terganggu," katanya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto mengatakan khawatir jika tidak bisa memasukkan usulan kegiatan baru dalam anggaran perubahan 2016 karena pemerintah harus melakukan rasionalisasi anggaran.
"Dimungkinkan akan ada pemangkasan kegiatan dengan nilai sesuai selisih Silpa. Artinya, tidak ada usulan kegiatan baru yang bisa dimasukkan. Kecuali, pemerintah melakukan penggeseran anggaran," katanya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati saat rapat paripurna pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015 menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan perencanaan kegiatan yang lebih baik sehingga Silpa bisa ditekan.
(E013)
Yogyakarta mulai rasionalisasi anggaran
Pemerintah Kota Yogyakarta (istimewa)
