Yogyakarta, (Antara) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif meminta masyarakat ikut membantu melaporkan keberadaan oknum tertentu yang mengatasnamakan lembaganya sebagai "KPK" untuk melakukan pemerasan.
"Mereka mengatakan kami ini KPK padahal bukan," kata Laode seusai menjadi pembicara dalam seminar "Menelusuri Peran dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.
Menurut Laode, oknum KPK abal-abal biasanya beroperasi dengan menggunakan lambang KPK, meski kebanyakan mereka menggunakan kepanjangan "Komisi Pengawas Korupsi".
"Apalagi penyidik saya, bahkan saya sendiri tidak pernah memakai lambang-lambang KPK kalau saya di luar," kata dia.
Sesuai laporan yang diterima KPK, menurut Laode, sudah banyak korban-korban pemerasan oknum itu seperti di Bogor, Sumatera, serta Kendari. Bahkan di antara korban banyak yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta.
Modus penipuan yang dilakukan oleh oknum KPK abal-abal itu, kata dia, banyak yang menyasar kepala atau perangkat desa dengan klaim menemukan kekeliruan prosedur dalam penggunaan dana desa. "Banyak juga orang-orang yang namanya disebut di koran lalu mereka datangi dan mengatasnamakan diri sebagai KPK atau pihak yang bekerjasama dengan KPK. Kalau menemukan yang seperti itu saya minta segera laporkan," kata Laode.***2***
(L007)
Berita Lainnya
KPK menemukan LHKPN dua pejabat beraset kripto miliaran rupiah
Rabu, 24 April 2024 5:25 Wib
Nilai pencucian uang mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Rp20 miliar
Senin, 22 April 2024 14:26 Wib
Keluarga SYL akan diperiksa soal penyidikan pencucian uang
Sabtu, 20 April 2024 21:04 Wib
Nilai pencucian uang Eko Darmanto tembus Rp20 miliar
Sabtu, 20 April 2024 6:02 Wib
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto segera disidang
Selasa, 16 April 2024 18:07 Wib
Bupati Sidoarjo, Jatim, Ahmad Muhdlor ditetapkan tersangka korupsi
Selasa, 16 April 2024 13:04 Wib
KPK menerbitkan surat penyidikan baru Eddy Hiariej
Sabtu, 6 April 2024 9:17 Wib
KPK melakukan supervisi ke Pemkab Sleman
Selasa, 2 April 2024 20:27 Wib