Menpar minta saran BPPI soal promosi pariwisata

Jakarta, (Antara) - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya meminta saran, termasuk masukan dan solusi tentang strategi promosi pariwisata, kepada Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI).

"Dalam rangka melengkapi penyusunan Rencana Strategis Pariwisata, kami meminta pengurus BPPI secepatnya dalam satu-dua hari ini dapat memberikan masukan dan solusi promosi pariwisata hasil dari kajian dan telaah yang telah dimiliki melalui Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata," kata Menpar Arief Yahya di Jakarta, Sabtu.

Menteri Arief Yahya sebelumnya menerima Pengurus Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang dipimpin oleh Ketua BPPI, K.R.A.Y. Dra. Hj. S.B. Wiryanti Sukamdani, CHA, di Ruang Tamu Lt. 16 Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, pada tanggal 30 Oktober 2014.

Pertemuan itu diharapkan bisa mempertajam program dan kegiatan tentang promosi pariwisata Indonesia sebagai destinasi utama wisata dunia.

"Kami perlu masukan dari BPPI karena badan ini merupakan mitra kerja Kementerian Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," katanya.

Badan Promosi Pariwisata Indonesia diharapkan mampu meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis kepariwisataan.

Badan Promosi Pariwisata Indonesia juga dituntut untuk berperan sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah serta menjadi mitra kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kerja sama ini menjadi strategis dan harapan besar bagi sinergi yang akan terbangun sehingga dapat mewujudkan program pemerintah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor jasa yang didorong agar tumbuh tinggi," katanya.

Dalam lima tahun ke depan, sektor pariwisata diharapkan dapat menarik sebanyak 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan posisi akhir 2014 yang diperkirakan mencapai 9,5 juta wisman.

"Badan Promosi Pariwisata Indonesia tidak hanya memiliki tanggung jawab mempromosikan potensi pariwisata Indonesia, tetapi harus menjembatani terciptanya sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata," katanya.

Kemenpar akan meningkatkan kualitas destinasi wisata, termasuk 15 destinasi wisata unggulan yang masuk sebagai Kawasan Strategis Parwisata Nasional (KSPN), yang ke depan jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 25 KSPN.

Menteri Pariwisata mengharapkan di dalam menjalankan programnya, BPPI agar mengacu pada program kerja pemerintah.

Ketua BPPI Yanti Sukamdani menjelaskan pihaknya telah mengembangkan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan ketika bermitra dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bahkan, di tingkat Provinsi saat ini sudah terbentuk sebanyak 20  Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dikukuhkan oleh Gubernur.

"Sinergi program dan kegiatan telah dilakukan dalam upaya melakukan promosi terhadap pasar dan segmen wisatawan asing disesuaikan dengan karakter dan daya tarik pariwisata di daerah, BPPI sebagai koordinator promosi," katanya.

Menurut Yanti Sukamdani, berkaitan dengan bidang kepariwisataan pada Kabinet Kerja Jokowi-JK ditangani oleh Kementerian Pariwisata dengan nomenklatur tanpa bidang lain maka pada masa mendatang bidang kepariwisataan dalam penanganannya akan lebih fokus, baik dalam peningkatan infrastruktur maupun kualitas destinasi pariwisata di daerah serta kegiatan promosi.

"Seat capacity saat ini sudah tercukupi oleh berbagai maskapai penerbangan, baik penerbangan internasional maupun domestik. Namun, belum maksimal dimanfaatkan," kata Yanti Sukamdani.

Pihaknya menilai hal yang tidak kalah penting adalah passanger ship cruise yang sangat potensial. Namun, saat ini masih terkendala dengan banyaknya regulasi yang belum mendukung serta tersedianya pelabuhan kapal pesiar yang belum memadai di daerah.

Ke depan pihaknya berharap kemitraan dengan pemerintah mampu mendorong terselesaikannya berbagai persoalan yang menghambat kemajuan sektor pariwisata.

(H016)