Penataan kawasan kumuh Yogyakarta diminta tidak parsial

Jogja (Antara Jogja) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meminta agar penataan kawasan kumuh tidak dilakukan secara parsial tetapi menyeluruh untuk tiap kawasan yang ditetapkan sebagai sasaran penataan.

"Penataan sebaiknya dilakukan fokus di tiap kawasan sasaran, tidak berpindah-pindah ke kawasan lain sebelum permasalahan utama yaitu kondisi lingkungan yang kumuh bisa diatasi," kata anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwarto di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, penataan kawasan kumuh juga tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah penduduk tidak layak huni saja tetapi juga menyasar pada perbaikan dan pemenuhan infrastruktur lingkungan.

"Selama ini, banyak yang memahami bahwa penataan kawasan kumuh hanya terbatas pada perbaikan rumah tidak layak huni. Padahal sebenarnya tidak seperti itu," katanya.

Ia menyebut, infrastruktur dan fasilitas lingkungan juga perlu memperoleh perhatian sama di antaranya jalan kampung, kondisi talud sungai karena banyak permukiman kumuh berada di bantaran sungai, saluran drainase hingga fasilitas pendukung untuk menangani kebakaran seperti hidran kering.

"Program penataan kawasan kumuh jangan hanya terkesan bagi-bagi kegiatan saja karena hasilnya justru tidak akan maksimal," katanya.

Pada tahun ini, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta memperoleh bantuan dana untuk penataan kawasan kumuh dari pemerintah pusat sebanyak Rp14,5 miliar.

Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mampu memanfaatkan seluruh dana yang dianggarkan dan baru bisa memanfaatkan sekitar 60 persen atau Rp8,5 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk penataan kawasan kumuh yang terbagi dalam empat paket pekerjaan, masing-masing berada di Kelurahan Gowongan dan Suryatmajan sebagai paket pekerjaan pertama.

Di Kelurahan Brontokusuman dan Keparakan sebagai paket pekerjaan kedua, Kelurahan Warungboto dan Pandeyan sebagai paket pekerjaan ketiga dan paket pekerjaan keempat di Kelurahan Giwangan.

"Baru empat paket pekerjaan tersebut yang sudah memiliki `detail engineering design` (DED) sehingga tidak semua dana bisa terserap. Lelang sudah dilakukan di pusat," kata Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Hendra Tantular.

Sejumlah kegiatan yang akan dilakukan di tujuh kelurahan tersebut adalah pembangunan jalan lingkungan, talud permukiman, saluran air hujan, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kelurahan Keparakan.

"Seluruh kegiatan harus bisa diselesaikan tahun ini. Kami juga sedang menyiapkan peraturan daerah mengenai penataan kawasan kumuh," katanya.

(E013)