Kulon Progo (Antara Jogja) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai pemerintah kabupaten tidak mampu menangkap peluang perkembangan pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
Ketua FPKB DPRD Kulon Progo Sihabudin di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan peningkatan kunjungan wisata yang cukup drastis seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya retribusi tempat rekreasi, namun justru target ini tidak tercapai.
"Kami menilai pemkab harus melakukan koreksi arah pengembangan kebijakan pariwisata. Pemkab harus merumuskan langkah-langkah strategis sektor pariwasata," kata dia.
Ia mengatakan perkembangan objek wisata baru yang dikembangkan oleh masyarakat sangat banyak. Masyarakat mulai sadar bahwa pariwisata dapat menggerakkan ekonomi mereka, namun pemkab justru tidak menangkap peluang ini.
Objek wisata baru yang dikembangkan masyarakat seperti di Kecamatan Panjatan, Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang yang jumlahnya mencapai puluhan.
"Kami minta pemkab memberikan fasilitas infrastruktur pendukung kepada objek wisata baru supaya lebih berkembang lagi. Kalau tidak mampu mendongkrak PAD sektor pariwisata, setidaknya menggerakan ekonomi masyarakat," katanya.
Selain itu, Sihabudin mengatakan rendahnya derajat otonomi fiskal menunjukkan ketidakmampuan daerah melaksanakan otonomi, karena hal tersebut seharusnya penyelenggara pemerintahan harus bekerja keras meningkatkan PAD dengan menemukan potensi-potensi baru PAD.
Selanjutnya, menetapkan target PAD sesuai dengan potensinya. Misalnya target pajak mineral bukan logam target yang ditentukan masih sedikit dibanding potensinya.
"Peningkatan metode untuk pemungutan pajak dan retribusi untuk menghindari kebocoran," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara mengatakan minimnya retribusi pariwisata sangat logis. Sejauh ini, objek wisata Kalibiru belum masuk sebagai objek wisata yang ditarik retribusi dan masuk dalam peraturan daerah, sehingga pemkab belum menarik retribusi secara sembarangan.
Kemudian, ada beberapa persoalan tambang, dulu mampu menyumbang retribusi sekarang berkurang. Pajak reklame juga mengalami penurunan.
"Penurunan pencapaian pajak bukan disengaja, namun karena ada kebijakan-kebijakan yang berakibat pada pajak," katanya.
(U.KR-STR)
Berita Lainnya
Sleman mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat
Sabtu, 27 April 2024 12:52 Wib
Festival Rimpu Mantika, NTB, terbaik di Indonesia, potensi dongkrak pariwisata
Sabtu, 27 April 2024 11:05 Wib
"Bali Maritime Tourism Hub", pulihkan pariwisata-ekonomi Indonesia
Sabtu, 27 April 2024 6:04 Wib
Pemerintah lakukan pemulihan pariwisata Lombok Barat, NTB
Jumat, 26 April 2024 19:32 Wib
Iuran pariwisata di Indonesia jadi beban tambahan bagi maskapai penerbangan
Jumat, 26 April 2024 9:06 Wib
Dampak Gunung Ruang, Sulut, erupsi, kunjungan wisata ke Desa Pumpente-Laingpatuhe ditutup
Jumat, 26 April 2024 7:56 Wib
Pariwisata-ekraf mampu jadi pelopor kesetaraan gender di Indonesia
Rabu, 24 April 2024 5:07 Wib
37.841 wisatawan banjiri Kepulauan Seribu
Selasa, 23 April 2024 0:27 Wib