Yogyakarta, (Antara Jogja) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Yogyakarta menagih janji kepala daerah Kota Yogyakarta terkait perpanjangan moratorium izin pembangunan hotel baru sebagai bagian dari kontrak politik saat pilkada.
"Saat memutuskan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, salah satu isi kontrak politiknya adalah moratorium izin pembangunan hotel baru," kata Ketua Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri di Yogyakarta, Selasa.
Oleh karena itu, lanjut Nasrul, kepala daerah perlu menunjukkan ketegasannya dengan memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru karena moratorium lama akan segera berakhir pada akhir Desember.
Partai tersebut bahkan mengusulkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru selama lima tahun yang kemudian tertuang dalam pandangan umum fraksi pada Raperda RPJMD 2017-2022.
"Kami akan terus mengawal agar Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen menjalankan moratorium izin pembangunan hotel baru. Tidak ada pembangunan hotel baru di Yogyakarta," katanya.
Nasrul menilai, pembangunan hotel baru belum dibutuhkan karena jumlah hotel di Kota Yogyakata sudah cukup banyak sehingga berdampak pada berkurangnya rata-rata okupansi hotel.
Selain itu, lanjut dia, banyaknya hotel yang berdiri di Kota Yogyakarta belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pajak daerah.
Di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 525 hotel yang menjadi wajib pajak dengan target pendapatan dari pajak sebesar Rp118 miliar atau meningkat dari tahun lalu sebesar Rp100 miliar.
Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru hingga 2021 karena rata-rata okupansi hotel masih rendah atau kurang dari 60 persen.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memastikan akan memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan wali kota.
"Akhir bulan ini sudah akan ditetapkan," kata Haryadi yang memberikan sinyal akan memperpanjang moratorium selama dua hingga tiga tahun ke depan. ***3***
(E013)
Berita Lainnya
Okupansi hotel libur Lebaran 2024 tembus 80 persen
Sabtu, 13 April 2024 16:22 Wib
PHRI DIY menerapkan tarif batas atas hotel selama Lebaran 2024
Rabu, 3 April 2024 2:24 Wib
Naik signifikan, okupansi hotel di Indonesia selama libur Lebaran 2024
Senin, 1 April 2024 18:52 Wib
Wahana rumah hantu gaet wisatawan kunjungi Solo, Jateng
Minggu, 31 Maret 2024 4:21 Wib
KPM Pena dilatih membuat sandal hotel
Kamis, 28 Maret 2024 9:25 Wib
Hotel mulai ramai terima pemesanan kamar libur Lebaran 2024
Selasa, 26 Maret 2024 19:06 Wib
Tren libur Lebaran 2024, didominasi perjalanan wisata darat
Jumat, 22 Maret 2024 6:51 Wib
Wisata religi di Solo, Jateng, jadi primadona
Rabu, 20 Maret 2024 5:25 Wib