Pemerintah perlu membangkitkan kesadaran menyayangi kekayaan laut

 Jakarta (Antaranews Jogja) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan pemerintah perlu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar lebih menyayangi kekayaan laut di berbagai wilayah Nusantara.

        "Perlu upaya kongkret pemerintah guna membangkitkan kesadaran bersama bahwa negeri ini harus menguasai kekayaan lautnya, bukan membelakangi lautan," kata Abdul Halim di Jakarta, Selasa.

        Untuk itu, ujar dia, berbagai inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat pesisir terkait dengan upaya kesadaran untuk lebih mencintai sumber daya laut harus selalu didukung.

        Sebelumnya, KKP menyebut penyelenggaraan ajang seperti Festival Underwater Banyuwangi, Jawa Timur, 4-6 April 2018, merupakan inisiatif yang baik untuk memberikan kesadaran untuk melestarikan kekayaan laut bangsa.

        Kepala BRSDM Zulficar Mochtar mengungkapkan acara ini merupakan salah satu inisiatif yang baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat setempat.

        "Laut itu kadang diidentikkan dengan hitam, sampah, dan mahal. Festival ini satu potret yang nyata bahwa di wilayah penangkapan ikan, juga bisa dijadikan wisata bahari yang luar biasa," ucapnya.

        Menurut dia, Banyuwangi dapat menjadi contoh bahwa kelompok masyarakat, selain berprofesi menangkap ikan, mereka punya alternatif lain seperti pariwisata.

        Ia juga mengemukakan bahwa aktivitas semacam ini merupakan peluang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kelautan berkelanjutan.

        KKP juga telah mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala.

        "Riset yang kami jalankan setiap tahun adalah melakukan 'stock assessment' melalui pendekatan saintifik sehingga menentukan berapa jumlah ikan yang bisa diambil agar sumber daya perikanan tetap berkelanjutan," kata Zulficar Mochtar.

        Menurut Zulficar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan.

        KKP memperkirakan potensi perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar di seluruh kawasan perairan Indonesia mencapai 9,9 juta ton atau meningkat dari potensi tahun 2011 sebesar 6,5 juta ton.