Legislator meminta BPBD DIY meminimalkan risiko bencana

Yogyakarta (Antara) - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memimalisir risiko bencana supaya tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi warga.
     
Eko Suwanto di Yogyakarta, Selasa, mengatakan BPBD DIY harus melakukan mitigasi bencana yang tepat perlu menjadi pengetahuan bagi semua warga tanpa kecuali.
     
"Berdasarkan pemetaan BPBD DIY terdapat 301 dari 438 desa/kelurahan se DIY memiliki potensi ancaman risiko bencana. Kami dorong daerah yang berpotensi risiko ini mendapatkan kesempatan pelatihan, fasilitasi jadi desa atau kelurahan tangguh bencana," kata Eko.
     
Ia mencatat selama dirinya memimpin di Komisi A DPRD DIY, kelurahan dan desa tak perlu lagi mengajukan proposal untuk mendapatkan fasilitasi pelatihan kebencanaan menjadi desa atau kelurahan tangguh bencana. 
     
Namun demikian, Komisi A DPRD DIY mendukung seluruh 438 desa/kelurahan mendapatkan fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana.
     
"Alhamdulillah sudah 218 desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi, selanjutnya kita akan kerja keras, semoga tahun 2022 seluruh desa/kelurahan mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan bantuan peralatan tangguh bencana," kata politisi muda PDIP Eko Suwanto.
     
Berdasarkan pemetaan resiko bencana,  DIY memang tergolong lengkap potensi risikonya,  mulai risiko bencana gempa bumi, erupsi Merapi, angin kencang, bahaya longsor hingga resiko bencana kebakaran.
     
"Kami percaya masyarakat DIY memiliki semangat gotong royong yang hebat dalam membantu korban bencana, seperti pengalaman menghadapi bencana gempa atau gunung Merapi. Kesadaran atas resiko bencana dan semangat gotong royong ini merupakan modal utama dalam pengelolaan resiko bencana selain ketrampilan atau peralatan," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
     
Menurut Eko, untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dan mengelola penanggulangan bencana, 2018,  Pemda DIY memfasilitasi 25 desa/kelurahan tangguh bencana. Masyarakat mendapatkan pelatihan manajemen resiko bencana, dibantu alat petunjuk evakuasi dan berbagai pendidikan penanggulangan bencana lainnya. 
     
"Kita harapkan ke depan Pemda DIY dapat membantu fasilitasi rapat rapat pengurus destana/katana serta peralatan yang mendukung penanggulangan bencana seperti mesin pemotong pohon, alat masak dan lain sebagainya," katanya.
     
Ke depan juga pemda DIY diharapkan ada pelatihan teknologi informasi kebencanaan untuk membantu pengurus katana/destana mengelola sistem informasi kebencanaan yang akurat, benar dan cepat, serta mampu menangkal hoax yang merugikan masyarakat.
     
Menurutnya, Pemda DIY dan kabupaten/kotase DIY harus melakukan koordinasi dan penyelerasan perencanaan pembangunan desa/kelurahan tangguh bencana, kampung tangguh bencana dan kampung siaga bencana.
     
"Pada prinsipnya kita dukung dari sisi kebijakan dan penganggaran sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.