DPRD Kulon Progo apresiasi kinerja Disnakertrans

id DPRD Kulon Progo

Ketua DPRD Kulon Progo, DIY, Akhid Nuryati memberikan penjelasan tentang pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. (Foto ANTARA/Mamiek) (Foto ANTARA/Mamiek/)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi langkah cepat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, dan profesional untuk menyambut beroperasinya Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada 2019.
     
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengataian dirinya mencacat tingkat keberhasilan di program tenaga kerja. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menyambut pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta sudah sangat bagus, baik kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kementerian Tenaga Kerja perlu didorong untuk ditingkatkan lagi.
     
Adanya profil ketenagakerjaan dan profil calon tenaga kerja lulusan SMK dan SMA diseluruh Kulon Progo ini menunjukan tingkat kebersilan. Hal ini menandakan Kulon Progo benar-benar memiliki peta tenaga kerja Kulon Progo seperti apa. 
     
"Hal ini tinggal dilaksanakan saja, harapannya BLK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan, bukan pelatihan yang sifatnya biasa dilakukan," harap Akhid saat memberikan cacatan pembangunan pada HUT ke-67 Kabupaten Kulon Progo.
     
Menurut dia, perlu adanya pelatihan anak-anak muda di Kulon Progo untuk membuat kopi untuk mendukung program StarProg yang diharapkan masuk dalam kawasan bandara setalah beroperasi.
     
"StarProgo itu ya seperti starbuck, dilatih bagaimana penyajiannya, bagaimana membuat outletnya, dan penyajiannya seperti apa, tim pelayanan terhadap konsumen," katanya.
     
Akhid juga mendorong Disnakertrans dan BLK memberikan pelatihan membuat makanan cepat saji dan roti yang dapat dijual di kawasan bandara. 
     
"Pemkab harus konsisten mengembangkan UMKM, dengan memberikan peralatan yang mereka butuhkan, sehingga saat bandara beroperasi mereka bisa berjualan," katanya.

Budaya
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi capaian-capaian prestasi bindang budaya yang diraih Kulon Progo. Contoh beberapa kali kita mendapat penghargaan dari sektor seni dan budaya ini, baik seni panggung, teater, dan tari.
     
"Kami menggarisbawai prestasi bidang seni dan budaya yang diraih Kulon Progo ditingjat nasional ini harus betul-betul berdampak pada tata nilai masyarakat Kulon Progo. Artinya, kalau bicara seni dan budaya, tidak terlepas dari dana keistimewaan. Bagaimana danais berdampak pada tata nilai kehidupan masyarakat," harapnya.
     
Akhid meminta danais ini dapat menurunkan angka kemiskinan, dan membuat dapat mengimplementasikan budaya masyarakat dengan baik.
     
"Selama ini, yang disoroti DPRD Kulon Progo, yakni penggunakan danais lebih banyak digunakan untuk seni pertunjukan yang belum dapat dinikmati secara riil dan berdampak pada tata nilai kehidupan masyarakat," katanya.

Kesehatan
Di bidang kesehatan, Akhid meminta Pemkab Kulon Progo dan Dinas Kesehatan segera mengambil langkan strategis dan cepat mensikapo rujukan berjenjang BPJS Kesehatan.
     
"Pelayanan pasien BPJS Kesehatan, tahun ini, kami minta Bupati Kulon Progo dam jajarannya harus ada terobosan bagaimana mengatasi masalah rujukan berjenjang yang ada si RSUD Wates," katanya.
     
Menurut dia, pemberlakukan rujukan berjenjang sangat merugikan pada masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Kalau berbicara pendapatan daerah, maka pendapatan RSUD Wates anjlok. Sekarang ini, seharusnya orang-orang miskin yang sakit dilayani baik penyakit ringan dan berat, namun adanya rujukan berjenjang yang seharusnya dapat dilayani tingkat di RSUD Wates karena sumber daya manusia (SDM), dan peralatannya lebih memadai dibandingkan rumah sakit tipe D dan C. 
     
"Kami minta pemkab segera mensikapi ini, supaya pasien BPJS Kesehatan tidak dirugikan," katanya.

Pendidikan
Selanjutanya, di bidang pendidikan, Ketua DPRD Kulon Progo meminta pemerintah setempat melibatkan rois dalam pelaksanaan pendidikan karakter di wilayah ini.
     
Akhid Nuryati  mengatakan pelaksanaan pendidikan karakter implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendidikan karakter yang dilaksakan pada tahun pertama cukup baik.
     
"Kami melihat implementasinya sudah bagus, hanya kami komunikasi dengan rois NU dan tokoh agama lainnya, tentang kerja sama dibidang pendidikan karakter untuk riligius itu perlu ditingkatkan. Hal ini menyangkut pendidikan karakter anak bangsa yang harus diprioritaskan," katanya.
   
Ia berharap alokasi anggaran yang diraih oleh pemkab dari dana keistimewaan (danais) karena keterbatasan anggaran pemkab, maka harus dilaksanakan secara serius. Sehiingga, 2019 diharapkan implementasi pendidikan karakter ini lebih maksimal. Sehingga dinikmati oleh seluruh citivitas pendidikan tingkat sekolah dasar hingga SMP.
     
"Kami minta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara serius harus mampu melaksakan pendidikan karakter dan harus ada evaluasi secara berkala, sehingga dapat segera diatas persoalan yang muncul di lapangan," kata Akhid.

Pariwisata
Kemudian, cacatan di bidang pariwisata, Akhid menilai dalam satu tahun terakhir keinginan pemkab menaikan industri pariwisata belum berhasil. Dirinya melihat di destinasi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat, peran pemkab belum ada atau tidak tampak.
     
Contoh, pembenahan sistem penarikan retribusi wisata. Sampai saat ini masih sama tidak ada keinginan pemkab mengganti sistem untuk mengatasi kebocoran dan bagaimana meningkatkan jumlah pengunjung.
     
"Namun demikian, kami mengapresiasi sistem promosinya. Sistem promosi wisata ini belum disertai sarana, prasaranan dan sistem yang memadai. Apa yang dilakukan tim promosi sudah bagus, hanya perlu dibarangi dengan kesiapan menangkap pengunjung supaya ke depan datang lagi," katanya.

Ekonomi
Selanjutnya, Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan dirinya prihatin atas pendapatan asli daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) tidak seberapa dan tidak mencapai target, namun dampak lingkungan dan SDA sangat parah. 
     
Kekecewaan DPRD Kulon Progo, yakni pada akhir 2017, mempersilakan TAPD memformat jumlah biaya yang dibutuhkan, baik sarana, SDM, dan sistem dalam kerangka menangkap potensi pajak MBLB ini. 
     
Artinya, tenaga kerja pemungut retribusinya, kemudian CCTV bagaimana untuk mendapat data yang riil, kemudian mendorong perbup, assesmen yang baik terhadap armada muatan, sehingga ada batasan jelas.
     
"Ada batasan muatan angkutan pengangkut material. Harus diatur secara riil dan detail. Hal ini menyangkut SDA dan kebutuhan infrastruktur masyarakat," katanya. (ADV)
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar