ARVI minta pemerintah wajibkan deteksi dini kanker

Jakarta (Antaranews Jogja) - Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) Prof. dr. Abdul Kadir mengatakan bahwa pemerintah harus berperan dalam mengajak masyarakat melakukan deteksi dini penyakit kanker.

"Harus ada political will dari pemerintah, perlu Keppres yang sifatnya mewajibkan masyarakat," kata Prof. dr. Abdul dalam acara seminar Perlindungan Hak Pasien Kanker Perempuan atas Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Era JKN, di Jakarta, Kamis.

Ia meminta agar dibuat suatu Keppres yang mewajibkan masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker dengan melakukan deteksi dini dan skrining kanker.

"Harus ada Undang-undang yang mewajibkan semua perempuan di atas 30 tahun yang sudah melakukan kontak seksual untuk minimal sekali setahun melakukan papsmear. Lalu laki-laki 30 tahun ke atas wajib melakukan rontgen untuk melihat ada tidaknya kanker paru. Itu harus ada di UU atau minimal Keppres," katanya.

Pasalnya pengobatan kanker membutuhkan biaya besar.

Menurut dia, penyakit kanker merupakan penyakit dengan biaya pengobatan tertinggi kedua setelah penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah.

Bahkan biaya besar yang sudah dikeluarkan tersebut tak jarang gagal dan berakhir dengan kematian karena terlambat untuk ditangani.

"Pasien yang datang ke RS Kanker Dharmais itu rata-rata sudah stadium 3 dan 4," katanya.

Untuk itu ia menyerukan agar paradigma pengobatan kanker diubah dari pengobatan menjadi pencegahan atau preventif.

Abdul menyebut, penanganan preventif menurut dia, sangat menekan biaya pengobatan serta meningkatkan kemungkinan kesembuhan pasien.

Penanganan preventif tersebut dilakukan dengan melakukan deteksi dini dan skrining terhadap pasien.

"Kalau semua masyarakat sadar melakukan deteksi dini, maka diharapkan kanker ditemukan pada stadium awal. Kalau stadium awal, dengan operasi bisa sembuh 100 persen karena semakin rendah stadium, survival rate-nya semakin tinggi," katanya.

Pihaknya menuturkan, dengan deteksi dini maka pasien bisa mengurangi biaya pengobatan sekitar 61 persen dibanding dengan pasien kanker yang sudah menderita kanker stadium lanjut.

"Kementerian Kesehatan sekarang sedang berusaha merubah paradigma kesehatan. Deteksi dini dan skrining harus digalakkan. Cegah jangan sampai terjadi kanker," kata Direktur Utama RS Kanker Dharmais ini.