Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan angka kemiskinan di wilayah itu bisa turun menjadi 12 persen pada 2020 dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10,6 persen.
"Gubernur DIY menginstruksikan kepada bupati dan wali kota, pada 2022 angka kemiskinan rata-rata tujuh persen. Kami akan bekerja keras untuk merealisasikan target tersebut," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis.
Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan bekerja keras menurunkan angka kemiskinan yang masih 18 persen menjadi tujuh persen pada 2022 atau 12 persen pada 2020.
"Kami yakin kemiskinan di Kulon Progo akan turun drastis. Gubernur DIY sendiri memberikan target kemiskinan harus turun dua persen setiap tahun. Kalau 2018 kemiskinan turun dua persen, maka 2019 diharapkan kemiskinan minimal turun dua persen," katanya.
Menurut dia, penurunan kemiskinan hanya bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, masuknya investasi, dan berkembangnya sektor jasa.
"Beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta mampu mengundang masuknya investasi yang cukup besar, kami berharap mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Kulon Progo dan mengurangi kemiskinan," kata Hasto,
Ia menyatakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kulon Progo berada dalam kisaran 18 sampai 19 persen hingga saat ini.
"Angka itu dari BPS dengan dasar batas kemiskinan dengan pendapatan Rp323 ribu per bulan," ujar dia.
Selama 2018, jumlah warga dengan pendapatan lebih dari Rp311 ribu per bulan naik pesat sehubungan dengan proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Oleh karena itu, pada 2019 pendapatan batas kemiskinan di Kulon Progo dinaikkan menjadi Rp323 ribu per bulan.
"Uang turun banyak di Kecamatan Temon mendilusi Kulon Progo dengan batas kemiskinan Rp323 ribu, dan Gunung Kidul masih Rp280 ribu. Batas kemiskinan dibedakan, tapi kami tetap terima," katanya.
Ia mengatakan ada sekitar 3.000 warga miskin absolut di Kulon Progo, termasuk warga lanjut usia dan jompo, karenanya pemerintah daerah akan menerapkan perlakuan khusus bagi mereka.
"Program khususnya adalah pemberian konsumsi. Survei kemiskinan ya kebutuhan konsumsi," ucap Hasto.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga telah menyiapkan program-program khusus untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
"Orang-orang miskin akan kami identifikasi, kemudian kami buatkan program yang benar-benar memberdayakan mereka secara ekonomi," katanya.
Berita Lainnya
KPU Kulon Progo menyiapkan alaf bukti menghadapi gugatan di MK
Jumat, 26 April 2024 23:43 Wib
KPU Kulon Progo mengintensifkan sosialisasi pilkada tingkatkan partisipasi
Jumat, 26 April 2024 19:51 Wib
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Ketua Ormas PGN mengambil formulir pendaftaran cabup di PDIP Kulon Progo
Kamis, 25 April 2024 19:48 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib
Bawaslu Kulon Progo membentuk pengawas ad hoc Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:11 Wib
Pemkab Kulon Progo membangun komitmen publik percepat penurunan stunting
Rabu, 24 April 2024 17:08 Wib
Pemkab Kulon Progo mendorong perempuan tangguh pada era globalisasi
Selasa, 23 April 2024 19:28 Wib