0 desa di Kulon Progo menjadi sasaran pengentasan stunting

Kulon Progo (ANTARA) - Sebanyak 10 desa dari 87 desa di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sasaran percepatan pengentasan stuting dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

Adapun 10 desa yang menjadi lokasi prioritas berdasarkan keputusan dari Bappenas di wilayah Kulon Progo, yakni Nomporejo, Tuksono, Karangsari, Sendangsari, Donomulyo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo dan Kebonharjo.

“Dengan cegah stunting, kita bisa berkontribusi mempersiapkan generasi yang akan datang sebagai generasi emas," 'kata Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Senin.

Ia mengatakan sudah banyak yang dilakukan Pemkab Kulon Progo di antaranya sudah ada Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2018 tentang penanganan stunting di Kulon Progo. Selain itu banyak OPD yang terlibat, namun semua itu tidak akan berhasil dengan optimal apabila kurang koordinasi dan kurang konvergen.

“Untuk itu mari satukan langkah untuk menanggulangi stunting” ajak Wabup.

Sutedjo mengatakan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan setiap tahun, balita yang menderita stunting di Kulom Progo pada angka 22,65 persen atau sudah mengalami penurunan dibanding Riskesdas 2013 yang di angka 26,3 persen.

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak serta pencegahan stunting.

Menurut dia, intervensi gizi spesifik menyasar penyebab stunting yang meliputi Kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/ penyakit. Sedang Intervensi gizi mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran komitmen dan praktik pengasuhan gisi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

"Strategi diselenggarakan di semua tingkatan pemkab dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani dan komunitas. Strategi digunakan untuk menyasar kelompok prioritas rumah tangga 1.000 HPK dan masyarakat umum di lokasi prioritas," katanya.