Seleksi Sekda Sleman ditunda

Sleman (ANTARA) - Panitia Seleksi Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menunda proses seleksi hingga waktu yang belum ditentukan karena menunggu sikap Pemerintah Kabupaten Sleman terkait posisi sekda.

"Alasan penundaan seleksi sekda lantaran masih ada polemik," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kabupaten Sleman Bambang Wisnu Handoyo di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, sebenarnya saat ini pansel sudah terbentuk dan tahapan seleksi sudah berjalan.

"Pelaksanaannya ditunda, karena masih ada ribut persoalan sekda yang masih ada," katanya.

Menurut dia, permasalahan yang dimaksud adalah jadi atau tidaknya Sekda Sleman ditarik oleh Provinsi DIY, sehingga pihaknya meminta ketegasan Pemkab Sleman untuk memperjelas posisi Sumadi sebagai Sekda Sleman.

"Apa betul mau ditarik, kan itu pertanyaannya? Kami masih mencoba melihat itu, makanya proses seleksi kami tunda dulu," katanya.

Bambang mengatakan, proses seleksi baru akan dilanjutkan jika ada kejelasan. Pansel juga menyerahkan seluruhnya terhadap mekanisme kebijakan yang akan ditempuh Pemkab Sleman guna menyelesaikan polemik tersebut.

Seleksi baru bisa dilanjutkan jika provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY jadi untuk menarik Sekda Sleman ke provinsi.

"Setelah adanya kejelasan itu bisa melanjutkan tahap seleksi. Namun kalau belum jelas ditunda dulu. Tidak usah tergesa-gesa. Nanti kalau posisinya nggak jelas, terus kami harus bagaimana," katanya.

Ia berharap, masalah itu bisa tuntas pada Januari ini. Sebab, jika mengacu pada jadwal pendaftaran dan seleksi awal, 9 Januari 2020 pansel sudah bisa mengumumkan Sekda Sleman yang baru.

"Kalau Sleman bisa cepat, saya juga bisa cepat," katanya.

Bambang mengatakan, tahapan seleksi baru sampai pada pendaftaran. Ada lima orang yang mendaftar. Pejabat yang mendaftar semuanya berasal dari lingkungan Pemkab Sleman.

Di antaranya ada nama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswaya dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Kunto Riyadi.

"Pendaftaran sudah kami tutup, yang ditunda tahapan selanjutnya, yakni uji kompetensi manajerial, penjelasan penyusunan makalah, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, presentasi makalah dan wawancara, tes kesehatan dan terakhir pengumuman hasil akhir seleksi," katanya.

Terkait surat imbauan dari Bawaslu agar tidak ada mutasi pejabat menjelang Pilkada 2020, dia menegaskan hal itu tidak akan jadi masalah.

"Semua bergantung pada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Oleh karenanya, jika seleksi itu kembali dilanjutkan, kami akan melalui tahapan permintaan izin ke menteri," katanya.

Bupati Sleman Sri Purnomo saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut memilih untuk tidak memberikan komentar sama sekali.

"Saya 'no comment'," kata Sri Purnomo ketika dihubungi melalui telepon.