KPU Gunung Kidul menyiapkan revisi kebutuhan anggaran Pilkada 2020

id KPU Gunung Kidul,Pilkada 2020 ,Gunung Kidul

KPU Gunung Kidul menyiapkan revisi kebutuhan anggaran Pilkada 2020

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah menyiapkan revisi kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk mengantisipasi lebih dari lima pasangan calon.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pada saat awal perencanaan kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020, pihaknya hanya memprediksi ada lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung, dengan rincian empat pasangan yang diusung partai politik dan satu pasangan independen.

"Sejauh ini, jumlah bakal calon yang bermunculan dan di luar prediksi. Sampai saat ini, calon yang maju melalui jalur independen sudah tiga pasangan, belum yang diusung parpol," kata Amhadi Ruslan Hani.

Ia mengatakan saat ini, tiga calon pasangan bupati dan wakil bupati yang berminat maju melalui jalur perseorangan telah mengirim utusan yaitu operator ke KPU Gunung Kidul untuk meminta username Sistem Informasi Pencalonan Pemilu (Silon).

Tahapan jalur independen pada 19 sampai 23 Februari itu jadi menyerahkan syarat-syarat atau tidak, karena setelah menyerahkan syarat-syarat masih ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pencocokan data di lapangan.

Calon dari jalur independen benar-benar memenuhi syarat dan maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 maka KPU akan membutuhkan perencanaan anggaran tambahan

"Nanti akan ada revisi anggaran tetapi kami masih menunggu apakah pasangan bakal calon dari jalur independen ini benar-benar akan maju pada PIlkada 2020," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Gunung Kidul yang maju melalui jalur independen Anton Supriyadi mengungkapkan akan fokus untuk mengumpulkan dukungan.

"Saya sudah tidak ikut kunjungan kerja (kunker), saat para relawan sibuk mengumpulkan KTP masa saya malah kunjungan kerja, jangan sampai teman relawan sibuk saya malah tidak ikut serta," katanya.