Pemda DIY diharap memperbanyak beasiswa keluarga buruh

Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap Pemerintah DIY memperbanyak program beasiswa bagi keluarga buruh sebagai upaya meningkatkan martabat mereka.

"Agar dapat meningkatkan harkat serta martabat masyarakat buruh di DIY sehingga juga otomatis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat DIY," kata Sekretaris DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan saat acara audiensi dengan Pemda DIY di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kamis.

Menurut Irsyad, Pemda DIY perlu memperhatikan hal itu karena mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi kerap menjadi hambatan untuk mendapatkan gelar lebih tinggi, minimal sarjana (S1), terutama anak dari masyarakat berpenghasilan rendah, seperti anak buruh di DIY.

"Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya," kata dia.

Ia mengatakan pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh sebab itu, menurut dia, menjadi hal yang sangat ironis, ketika DIY yang dikenal sebagai Kota Pendidikan akan tetapi banyak dari keluarga buruh yang tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi.

"Lulusan SMA/SMK tidak memiliki peluang yang sama dengan lulusan perguruan tinggi, sehingga ini hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak berkesudahan. Terlebih, UMK yang selalu rendah," kata Irsyad.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan pendidikan sebagai hak konstitusional dan rendahnya upah buruh di DIY, ia menilai penting bagi Pemda DIY menggulirkan program beasiswa yang lebih banyak bagi keluarga buruh atau pekerja.

Kabag Rekayasa Perekonomian Setda DIY, Deden Rokhana Wati mengatakan akan mengakomodasi berbagai masukan serta harapan para buruh dengan berkoordinasi bersama SKPD terkait.

"Jadi di sini tidak memutuskan sesuatu karena ini audiensi. Tentu berbagai masukan nanti akan dibahas lintas sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata dia.