DPRD Kulon Progo meminta pemkab tingkatkan koordinasi cegah intoleransi

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah kabupaten setempat meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menekan kasus intoleransi dampak dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dan masuknya investasi di wilayah ini.

Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo Suharto mengatakan kasus intoleransi di wilayah ini pada 2020 masih terjadi, khususnya di Kecamatan Kalibawang, Wates, dan Sentolo.

"Kami mengharapkan Pemkab Kulon Progo meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meredam dan menekan kasus intoleransi," kata Suharto saat rapat kerja dengan Kodim 0731, Polres Kulon Progo, FKUB, dan Kesbangpol Kulon Progo, di Kulon Progo, Senin.

Menurut dia, megaproyek pembangunan di Kulon Progo berpotensi besar menimbulkan konflik di masyarakat seiring banyaknya warga pendatang yang tinggal di Kulon Progo, dan masuknya investasi di wilayah ini.

"Pemkab Kulon Progo dan aparat keamanan harus melakukan pemetaan wilayah dengan gangguan kamtibmas, khususnya kasus intoleransi," katanya.

Anggota Komisi I Upiyo Al Hasan mengatakan Komisi I DPRD Kulon Progo banyak mendapat keluhan kasus intoleransi yang terjadi dan menjadi perbincangan di media sosial, seperti kasus Gerpule, Kecamatan Kalibawang, dan Ngaglik, Kecamatan Sentolo.

"Kami di Komisi I DPRD Kulon Progo hanya bisa menerima masukan baik langsung atau pesan singkat. Hal ini harus segera diselesaikan dengan cepat supaya tidak mengganggu percepatan pembangunan di Kulon Progo, khususnya beroperasinya bandara," katanya.

Ia berharap Kulon Progo dengan beroperasi penuhnya Bandara Internasional Yogyakarta menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyongsong itu.

Kabupaten Kulon Progo, menurut dia, memiliki daya tarik tersendiri seiring menjadi pintu gerbang utama wilayah DIY. Megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta, Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan KEK Industri Sentolo akan berdampak pada masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat.

"Jangan sampai kasus intoleransi di Kulon Progo akan berdampak pada masuknya investasi, kunjungan wisata hingga kamtibmas," katanya. Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengharapkan seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, Polri, TNI, dan Kesbangpol bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat seiring adanya pembangunan megaproyek di Kulon Progo.

"Mari kita tingkatkan sinergi menciptakan kamtibmas untuk mendukung percepatan megaproyek di Kulon Progo," katanya.

Sekretaris Badan Kesbangpol Kulon Progo Budi Hartono mengatakan pihaknya sedang membuat kelembagaan "Jaga Warga" di tingkat dusun untuk menyelesaikan setiap persoalan yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, Badan Kesbangpol Kulon Progo akan menyelenggarakan kemah bersama Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA). Semua generasi muda lintas agama akan mengikuti kemah dalam rangka menguatkan nasionalisme di kalangan pemuda.

"Kami berusaha membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat," katanya.