Pemkab Bantul sebut anggaran 2021 dikonsentrasikan untuk pemulihan ekonomi

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan rencana anggaran daerah Tahun 2021 akan dikonsentrasikan untuk program dan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat yang menurun karena dampak pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.

"Tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah) Tahun 2021 kita adalah pemulihan ekonomi, sehingga nanti banyak anggaran itu lebih dikonsentrasikan untuk bagaimana proses-proses ekonomi itu dipulihkan," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Senin.

Menurut dia, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun anggaran berjalan 2020 dari awal hingga tengah tahun ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi negatif di berbagai sektor, sehingga perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk pemulihan sektor yang terdampak itu.

"Mulai dari perdagangan, industri ekspor impor itu akan dipulihkan, termasuk bagaimana mengatasi beberapa pengangguran, masyarakat mengganggur yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan oleh industri-industri tersebut," katanya.

Wabup mengakui bahwa dampak COVID-19 ini akan menaikkan angka kemiskinan karena pengangguran bertambah. Meskipun begitu dia tidak dapat memprediksi berapa prosentase kenaikan tersebut dan menunggu data terbaru yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

"Angka kemiskinan, pengangguran itu BPS belum merilis temuan atau hasil survei terbaru, tetapi kami yakini kemiskinan naik, naik itu karena indikator pertumbuhan ekonomi negatif. Negatif artinya produksi yang terjadi di Bantul tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu," katanya.

Dia mengatakan, produksi pada sektor industri yang menurun tersebut mengakibatkan banyak pekerja di sektor industri yang terdampak di-PHK atau dirumahkan, sehingga kondisi tersebut berdampak pada angka kemiskinan naik.

"Naiknya seberapa ini belum disurvei oleh BPS, biasanya BPS melaporkan akhir tahun, ini kan tahun berjalan 2020 atau awal-awal ada COVID-19, di akhir 2019 angka kemiskinan kita 13 persen, dan ini diyakini meski seberapanya belum valid, tapi dipastikan naik," katanya.