Ketua DPRD Kulon Progo minta Bank Pasar kerja sama dengan OPD soal retribusi

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo untuk bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah dalam penarikan retribusi dari sektor pariwisata, pasar, hingga parkir.

Akhid Nuryati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo bisa kerja sama dengan Dinas Pariwisata terkait retribusi di seluruh objek wisata,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan soal penarikan retribusi pasar rakyat, dan Dinas Perhubungan soal perparkiran.

"Kerja sama ini dalam rangka memperkuat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sendiri dalam modal sebelum masuk ke rekening masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, serta menekan angka kebocoran pendapatan retribusi," kata Akhid.

Ia mengatakan masing-masing OPD akan menarik retribusi sesuai tugas pokoknya secara periodik. Kalau Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo bisa rajin dan proaktif, dan bekerja sama dengan OPD, maka akan mempermudah pengawasan pendapatan retribusi.

"Kami berharap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo melakukan inovasi. Bank Pasar sebagai bank milik pemkab, memiliki dua fungsi pokok, yakni fungsi sosial dan fungsi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Sosialnya dalam bentuk pemikiran bersama-sama OPD pada titik-titik itu menjaring potensi pajak parkir hingga retribusi wisata," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo memberikan kredit kepada pedagang pasar dalam rangka menyaingi rentenir yang sudah menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat kecil. Tidak bisa dipungkiri, rentenir (bank plecit) sudah memiliki tempat tersendiri bagi pedagang dan masyarakat karena syarat mendapatkan pinjaman sangat mudah.

Untuk itu, ia mendorong Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo membuat produk pinjaman khusus untuk pedagang kecil yang bisa bersaing dengan rentenir. Apabila Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo membuat produk dengan bunga ringan sekali, DPRD Kulon Progo sangat dengan rela hati mendukung kebijakan tersebut.

"Kita mendorong kolaborasi antara OPD, dan OPD dengan BUMD," katanya.

Akhid juga meminta Bank Pasar melakukan komunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam rencana pemasangan alat khusus perekaman objek retribusi parkir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. Setelah itu melakukan komunikasi dengan PT Angkasa Pura I untuk retribusi parkir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta.

"Hal ini harus segera dilakukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, sekaligus untuk membantu Bank Pasar dalam menggerakkan ekonomi daerah," katanya.

Selain itu, lanjut Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan tidak ada alasan Bank Pasar Kulon Progo untuk tidak setor PAD di bawah Rp1 miliar pada 2021. Jajaran direksi Bank Pasar Kulon Progo harus berani bermain keuangan, bukan semata-mata mengejar keuntungan banyak, tapi harus berani bermain dalam membantu perekonomian masyarakat dengan menurunkan suku bunga bank kepada korban pandemi COVID-19 dan korban rentenir.

"Kami minta Bank Pasar melakukan inventarisasi korban terdampak COVID-19 untuk diberikan dispensasi pinjaman hingga suku bunga bank. Kemudian, korban rentenir ditarik dengan menerapkan suku bunga bank rendah dan mempermudah akses pinjaman. Bank Pasar harus bekerja tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi harus kembali pada tujuan didirikan Bank Pasar adalah menyejahterakan rakyat Kulon Progo," katanya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi mengatakan BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Demikian halnya, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sebagai salah satu BUMD tentunya didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Fraksi PKS mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi BUMD yang memiliki etos kerja, efisien, memiliki orientasi pasar, profesional dalam bidang kerjanya, dan memberikan profit yang sekaligus mampu memenuhi tuntutan dalam peran fungsi sosial terhadap masyarakat.

"Untuk itu, kami mendorong Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo didorong untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan daerah sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, serta turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah bahkan ke depan dapat berfungsi optimal sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi," katanya.