Akademisi UGM menilai sikap Indonesia terkait Afghanistan sudah tepat

Yogyakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Siti Mutiah Setiawati menilai sikap Pemerintah Indonesia terhadap situasi yang terjadi di Afghanistan sudah tepat, termasuk keputusan tetap mempertahankan Kedutaan Besar RI di Kota Kabul.

"Prinsipnya saya sebagai akademisi ikut mendukung pemerintah selama berada dalam prinsip-prinsip politik luar negeri kita, dan saya kira sikap itu sudah sesuai," kata Siti Mutiah saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat.

Menurut pengamat politik Timur Tengah ini, Pemerintah Indonesia selama ini tidak memilik persoalan bahkan memiliki hubungan yang baik terhadap Pemerintah Afghanistan maupun pihak Taliban sejak kepemimpinan Presiden Hamid Karzai sampai Asraf Ghani.

Hubungan baik itu, lanjut dia, mendukung posisi Indonesia sebagai penengah konflik yang terjadi antara kedua belah pihak demi terwujudnya perdamaian di negara itu.



Posisi Indonesia sebagai mediator itu, menurut dia, sepatutnya dipertahankan hingga terwujudnya rekonsiliasi secara damai di negara yang kini berada dalam kendali Taliban.

"Indonesia itu negara yang diterima kedua belah pihak. Selama ini Pemerintah Indonesia itu kan seperti mediator," ujar Dosen Hubungan Internasional UGM ini.

Meski demikian, ia meminta Pemerintah Indonesia tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengakui Taliban sebagai pemerintah yang baru di Afghanistan.

Pemerintah Indonesia, menurut dia, perlu mencermati setiap perkembangan yang masih berlangsung dinamis di negara itu dengan tetap berfokus pada kelancaran upaya evakuasi WNI.

"Belum akan mengakui pemerintahan Taliban tetapi kemudian juga tidak cepat-cepat menarik staf diplomatiknya di Kota Kabul, saya rasa itu sudah benar," kata dia.



Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha pada Senin (16/8) memastikan misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi meskipun situasi keamanan di Afghanistan memburuk setelah gerilyawan Taliban menguasai ibu kota negara.

Menurut Judha, misi diplomatik Indonesia akan dioperasikan oleh staf esensial yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan.

Mengantisipasi eskalasi keamanan, Kemlu dan KBRI Kabul telah melakukan pertemuan secara virtual dengan WNI yang menetap di Afghanistan untuk memonitor kondisi dan menjelaskan langkah persiapan evakuasi.

"Keselamatan dan kesehatan WNI, termasuk staf KBRI, menjadi prioritas utama," tutur Judha.