DPRD Kulon Progo mengharapkan BBWSSO normalisasi Sungai Papah di Sentolo

id Sungai Papah,BBWSSO,Kulon Progo,Komisi III DPRD Kulon Progo

DPRD Kulon Progo mengharapkan BBWSSO normalisasi Sungai Papah di Sentolo

Komisi III DPRD Kulon Progo tinjau kawasan Bendung Drigul di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Jumat (8/10). (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak segera melakukan normalisasi Sungai Papah dan memperbaiki tanggul jebol di kawasan Bendung Drigul, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo.

Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu di Kulon Progo, Jumat, mengatakan perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya sudah bagus, hanya saja ketersediaan anggaran dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat yang belum bisa mendukung.

"Sejak awal sudah ada usulan dari Bidang Sumber Daya Alam, DPUPKP Kulon Progo, terkait Bendung Drigul yang berfungsi untuk mempercepat masa tanam pertama dan masa tanam kedua di kawasan Bulak Srikayangan. Persoalannya, Bendung Drigul ini berada di titik terendah, ketika pintu air ditutup, justru air mengalir ke hulu yang dindingnya lebih rendah, sehinga perlu ada peninggian talud atau parapet," kata Nur Eny saat meninjau Bendung Drigul.

Ia mengatakan Komisi III DPRD Kulon Progo akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Dari sekian kunjungan Komisi III, persoalan normalisasi Sungai Papah dan perbaikan talud di kawasan Bendung Drigul sangat penting. Hal ini dikarenakan akan memberikan dampak pada irigasi dan pada akhirnya peningkatan perekonomian masyarakat petani.

"Normalisasi dan pembangunan talud atau parapet ini harus segera dilakukan. Kami akan berusaha maksimal untuk meraih anggaran ini dengan komunikasi lebih tinggi, baik dengan anggota DPRD DIY dan DPR RI dari Dapil DIY supaya memberikan perhatian terhadap infrastruktur pertanian," katanya.

Menurut Eny, alasan utama semua pemangku kepentingan harus berpihak kepada pembangunan infrastruktur pertanian, karena petani di Kulon Progo merupakan penyumbang PDRB terbesar. PRDB terbesar pertama adalah pertanian dan perkebunan, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi.

"Kami di Komisi III lebih memperhatikan sektor pertanian. Setelah kami mendapat laporan, bahwa pendapatan per kapita petani jauh di bawah jauh di bawah pendapatan perkapita di Kulon Progo. Artinya, kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18,1 persen ini didominasi oleh petani. Sehingga pengairan ini sangat penting.

"Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk segera meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pertanian," katanya.
Komisi III DPRD Kulon Progo tinjau kawasan Bendung Drigul di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Jumat (8/10). (ANTARA/Sutarmi)


Wakil Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Yuliyantoro mengatakan keberadaan Bendung Drigul ini sangat strategis dan vital bagi petani, karena dapat menekan biaya produksi, dalam hal pengairan.

Ia berharap pemerintah dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) memperbaiki tanggul dan sayap Bendung Drigul yang jebol. Selain itu, BBWSSO diharapkan melakukan normalisasi Sungai Papah.

"Selama tanggul tidak dibangun, petani tidak bisa memanfaatkan air secara maksimal. Setiap musim tanam bawang merah, petani mengandalkan air dari GP3A Papah.Kami berharap tanggul dan sayap Bendung Drigul ini segera dibangun, supaya sektor pertanian di Kecamatan Sentolo semakin maju dan berkembang," harapnya.

Anggota Komisi III yang ikut meninjau Bendung Drigul, yakni Sumardi, Sarkowi, Jeni Widiyatmoko, Muji Harso.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021