Kulon Progo alami keterbatasan anggaran infrastruktur

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keterbatasan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata dan desa wisata karena terkena dampak refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKP) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Kamis, mengatakan dua tahun terakhir, anggaran pembangunan infrastruktur terkena refocusing untuk percepatan penanganan COVID-19, sehingga infrastruktur yang dibangun harus mengutamakan skala prioritas dan mendesak.

"Kami sangat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata. Itu menjadi bagian dari ketugasan kami membangun infrastruktur jalan. Namun, kami juga mengalami kendala keuangan dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19," kata Gusdi.

Ia mengatakan alokasi anggaran di DPUPKP pada 2022 ini sebesar Rp80 miliar untuk enam bidang hingga unit pelaksana teknis persampahan dan rusunawa. Selain itu, DPUPKP memiliki pekerjaan rumah, yakni perbaikan jalan kabupaten yang rusak parak akibat dilalui kendaraan pengangkut tambang pasir dan batu.

"Kami memahami kebutuhan infrastruktur jalan menuju objek wisata, namun jalan kabupaten juga rusak parah. Kami sendiri kekurangan anggaran untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab kami karena keterbatasan anggaran," katanya.

Gusdi menyarankan bila infrastruktur jalan menuju objek wisata mendesak dan bisa menjadi skala prioritas, bisa dilakukan dengan mekanisme yang sudah berlaku, yakni musyawarah tingkat desa, kecamatan dan diajukan ke DPUPKP. Jalan lain, yakni melalui pokok-pokok pikiran dewan, atau prioritas pemerintah kabupaten.

"Kami sudah mengakomodir usulan pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata, dan kami masukan dalam skala prioritas. Hanya saja karena anggaran kita yang minim, dan pembangunan menyesuaikan tema pembangunan dan menyesuaikan program besar yang ditetapkan pemkab," katanya.

Lebih lanjut, Gusdi mengharapkan Dinas Perhubungan mengintensifkan operasi over dimension over loading (ODOL) yang menyebabkan jalan di Kulon Progo rusak parah. Dishub harus bertindak tegas terhadap truk ODOL. DPUPKP selalu menjadi sasaran kemarahan masyarakat bila jalan rusak, padahal kerusakan jalan disebabkan oleh kendaraan ODOL.

"Kami berharap dinas teknis lebih intensif melakukan pengawasan dan penindakan truk ODOL," harapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Joko Mursito mengharapkan dukungan penganggaran dari dewan, supaya infrastruktur objek wisata di Kulon Progo ini semakin baik. Pembangunan infrastruktur objek wisata yang mendesak, yakni jaringan internet, infrastruktur jalan dan lampu penerangan.

Dispar setiap tahunnya selalu mengusulkan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

"Kami sudah mengusulkan kebutuhan infrastruktur objek wisata yang mendesak dan segera direalisasikan, namun tidak pernah lolos dalam perencanaan dan pembahasan anggaran," katanya.

Joko mengatakan Kulon Progo memiliki konsep pengembangan pariwisata kolaboratif "Nusabrata". Semestinya program-program antar-OPD bisa bersinergi. "Kami harus meningkatkan komunikasi kembali," katanya.