Bantul (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi atau keluarga miskin.
"Terkait dengan PPDB jalur afirmasi atau keluarga miskin itu kita akan melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini yang punya Dinas Sosial," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bantul Isdarmoko di Bantul, Jumat.
Dia mengatakan, PPDB tahun 2022 untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) negeri diberlakukan empat jalur, di antaranya jalur afirmasi dengan kuota sebesar 15 persen dari daya tampung tiap sekolah.
Menurut dia, dengan menggunakan DTKS itu diharapkan siswa yang memang dari keluarga tidak mampu dapat bersekolah yang dituju dan program bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan dapat tetap sasaran.
"Selama ini kita melampaui untuk jalur afirmasi, jadi memang data anak miskin cukup banyak, sehingga harus diseleksi juga. Kami sudah izin Bupati dan Wakil Bupati Bantul agar kita saling berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB," katanya.
Selain dengan Dinsos, dalam seleksi PPDB jalur zonasi, pihaknya juga meminta bantuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena jalur zonasi itu sesuai kewilayahan dengan basisnya adalah domisili pendaftar, dan sesuai ketentuan minimal telah berdomisili minimal satu tahun.
"Sehingga nanti kita ada posko bersama, baik Dinsos maupun Dinas Dukcapil akan memantau bersama di Dinas Dikpora ketika pendaftaran PPDB," katanya.
Untuk jalur zonasi pada PPDB tahun 2022 disediakan kuota maksimal 50 persen, sementara jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebanyak lima persen, dan jalur prestasi maksimal 30 persen dari daya tampung sekolah.
Dia mengatakan, untuk jadwal PPDB jenjang TK, pendaftaran secara luring pada 6-8 Juni, jenjang SD secara luring pada 13-15 Juni, kemudian jenjang SMP yang dilaksanakan secara daring atau online untuk empat jalur tersebut dimulai pada 20 sampai 22 Juni 2022.
Berita Lainnya
Lurah-Kades di Gunungkidul diminta mencermati 38.624 warga dicoret DTKS
Sabtu, 30 September 2023 19:17 Wib
Pemkab Bantul perbaharui DTKS untuk sajikan basis data terpadu akurat
Rabu, 28 September 2022 20:24 Wib
Yogyakarta lakukan verifikasi lapangan beri ranking data kemiskinan
Kamis, 8 September 2022 10:26 Wib
DPRD Kulon Progo minta Dinsos-P3A data warga yang dicoret DTKS
Rabu, 13 Juli 2022 11:12 Wib
Server data kependudukan rusak, DTKS terdampak
Kamis, 14 April 2022 5:58 Wib
Warga Kota Yogyakarta masuk DTKS bisa akses program santunan kematian
Senin, 4 April 2022 19:05 Wib
Mensos sudah menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Selasa, 17 Agustus 2021 0:49 Wib
Kemensos menonaktifkan 21 juta data ganda penerima Bansos
Rabu, 21 April 2021 23:54 Wib