Bogor (ANTARA) - Organisasi nirlaba global Forest Stewardship Council (FSC) meluncurkan Standar Pengelolaan Hutan (SPH) bagi petani-hutan di Yogyakarta, Selasa (28/6) 2022.
"FSC menerbitkan standar sertifikasi khusus untuk petani hutan yang relevan dengan keadaan para petani-hutan, serta realistis dan dapat dicapai, yang ditulis dalam bahasa sederhana yang dapat dipahami dan dipenuhi oleh para petani-hutan," kata Country Manager FSC Indonesia Hartono Prabowo dalam taklimat media yang dikirimkan kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat, Selasa.
FSC adalah organisasi nirlaba global yang didedikasikan untuk memromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.
Berkantor pusat di Bonn, Jerman, sebagai solusi pengelolaan hutan lestari paling terpercaya di dunia, sertifikasi FSC memastikan bahwa hasil hutan dikelola dan dipanen secara bertanggung jawab.
Ia mengatakan hutan rakyat merupakan aset negara yang layak didukung karena memiliki potensi yang besar untuk menopang perekonomian rakyat tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
"Sertifikasi merupakan alat untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan produktivitas petani hutan," katanya.
Namun seringkali menjadi momok karena persyaratannya dianggap sulit, padahal kegiatan operasional petani hutan memiliki dampak lingkungan yang rendah dan tingkat risiko yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengelolaan hutan skala besar.
Oleh karena itu, katanya, dengan menerbitkan standar sertifikasi khusus untuk petani hutan diharapkan petani-hutan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya dalam pengelolaan hutannya secara berkelanjutan, bertanggungjawab dan berkeadilan dengan sertifikasi FSC.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: FSC luncurkan standar sertifikasi SPH Petani-Hutan di Yogyakarta
Berita Lainnya
Wisman 70 negara banjiri Hutan Pelawan Namang, Babel
Minggu, 5 Mei 2024 15:22 Wib
Tentara AS hilang di hutan Karawang, Jabar, meninggal
Selasa, 23 April 2024 19:33 Wib
Gen Z-milenial pilar penentu pengelolaan hutan lestari RI
Senin, 15 April 2024 13:53 Wib
DLHK DIY: Rehabilitasi lahan Merapi untuk meningkatkan kondisi tata air
Rabu, 3 April 2024 19:55 Wib
Pemerintah: Penetapan hutan adat di Indonesia harus dipercepat
Rabu, 3 April 2024 3:03 Wib
Jaga aneka ragam hayati, OIKN rintis gerakan 'citizen science'
Rabu, 27 Maret 2024 3:20 Wib
65 persen wilayah IKN untuk kawasan lindung
Selasa, 26 Maret 2024 6:27 Wib
BRIN sebut hutan dibabat, Selat Muria menjadi daratan
Rabu, 20 Maret 2024 19:48 Wib