Bantul memperkuat Mal Pelayanan Publik sebagai ujung tombak pelayanan

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih bersama pejabat institusi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten setempat, Kamis, melakukan penandatanganan naskah kerja sama Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat.

Di sela-sela penandatanganan Naskah Kerja Sama MPP Kabupaten Bantul, Abdul Halim mengatakan pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi yang dijalankan Pemerintah serta salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo untuk mencapai Indonesia maju melalui reformasi birokrasi.

"Maka, melalui penandatanganan naskah kerja sama, ini akan mendukung, memperkuat, dan mengembangkan MPP menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi," katanya.

Dia menjelaskan MPP hadir sebagai salah satu terobosan Pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah. MPP diselenggarakan dengan menyatukan seluruh jenis pelayanan ke dalam satu tempat dan sistem.

"Dan melalui transformasi teknologi, kita bersama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, serta menguatkan pelayanan yang terbaik terpadu," tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan dengan hadirnya MPP serta digitalisasi pelayanan publik terintegrasi, maka dapat membenahi dan mendukung proses bisnis dan data pelayanan untuk memangkas berbagai tahapan yang tidak diperlukan.

MPP adalah wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju model birokrasi yang modern Sehingga, pelayanan publik mulai diubah dari awalnya menggunakan kertas menjadi tanpa kertas (paperless) dan mengedepankan model birokrasi menjadi pemerintahan cerdas (smart government).

"Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja dan beraktivitas, dari offline menjadi online. Perubahan seperti ini harus segera diantisipasi dan direncanakan dengan matang dengan mempersiapkan road map transformasi digital pelayanan publik, memperluas akses, dan peningkatan infrastruktur digital," jelasnya.

Dengan keberadaan MPP, dia berharap peluang dan potensi Kabupaten Bantul dapat meningkat, sehingga berdampak dalam kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, dapat mendongkrak kemudahan berusaha melalui penyediaan layanan perizinan terpadu.

"Hal ini karena pelayanan publik sangat memengaruhi minat pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang otomatis akan memberikan multiplier effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar," ujar Abdul Halim Muslih.