Jogja (Antara Jogja)- Sejumlam massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilu Bersih mendatangi Kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, memberi dukungan lembaga itu menuntaskan persoalan pelanggaran pemilu di daerah setempat.
Koordinator Forum Peduli Pemilu Bersih (FPPB), Agung Widodo menilai Bawaslu DIY masih belum menuntaskan berbagai persoalan pidana pemilu di daerah setempat.
"Fakta di lapangan, banyak kasus seperti `Money Politics`, penggelembungan suara, hingga pengurangan suara masih belum tuntas," kata Agung di sela aksi itu.
Ia mengatakan, Bawaslu DIY merupakan satu-satunya lembaga yang diharapkan menjadi tumpuan penegakan persoalan pelanggaran pemilu, sehingga perlu bekerja secara giat dan berani dalam menyelesaikan setaip penyimpangan pemilu.
Menurut dia, perlu adanya perbaikan pola komunikasi dan pembagian tugas antara Panwaslu dan Bawaslu. Hal itu, agar tidak terjadi penumpukan persoalan yang kini menurut dia hanya dominan di tingkat Bawaslu.
"Selama ini belum ada komunikasi permasalahan di tingkat bawah dan tingkat atas sehingga akhirnya terjadi "over load" kasus di tingkat Bawaslu sendiri," katanya.
Menurut dia selayaknya segala persoalan pelanggaran pemilu di Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi Yogyakarta sebagai daerah istimewa sekaligus pusat intelektual seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menyelesaikan persoalan pemilu.
"Saya berharap penyelesaian persoalan pelanggaran pemilu di Yogyakarta juga bisa diselesaikan secara istimewa juga," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan dan bantuan berbagai pihak termasuk masyarakat sebagai mitra dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu.
"Kami tidak bisa berjalan sendirian dalam menuntaskan kasus-kasus pemilu, apalagi dengan jumlah personel yang terbatas," katanya.
(T.KR-LQH)
Berita Lainnya
Masyarakat jangan permisif soal pelanggaran hak cipta di Indonesia
Rabu, 24 April 2024 5:21 Wib
AS pasok senjata Israel seharga satu miliar dolar AS
Sabtu, 20 April 2024 21:26 Wib
Bawaslu Kulon Progo mencatat pelanggaran kampanye pemilu ada 107 kasus
Sabtu, 6 April 2024 13:20 Wib
Awas, potensi pelanggaran HAM di proyek wisata baru
Selasa, 19 Maret 2024 7:50 Wib
Sidang pelanggaran tuntas sebelum penetapan hasil pemilu
Senin, 18 Maret 2024 19:48 Wib
Operasi Keselamatan sasar 11 jenis pelanggaran lalin digelar Polri
Jumat, 1 Maret 2024 3:23 Wib
KPU RI: DKPP jangan putuskan kebocoran data DPT sebagai pelanggaran
Rabu, 28 Februari 2024 16:50 Wib
Masyarakat diminta lapor jika temukan pelanggaran Pemilu 2024, pinta Bawaslu RI
Rabu, 28 Februari 2024 6:38 Wib