KPU Bantul gandeng UMY riset partisipasi pemilih

Bantul, (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan riset atau penelitian partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014.

"KPU Bantul punya program riset partisipasi pemilih pemilu, dalam riset ini kami menggandeng mitra dari UMY, saat ini sudah pada tahapan penyusunan laporan awal," kata komisioner KPU Bantul, Divisi Pendidikan Pemilih, Titik Istiyawatun Khasanah, di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan salah satu kunci keberhasilan pemilu, sehingga tanpa kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya, pemilu tidak dapat berlangsung.

"Riset ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014, serta situasi yang mendorong lahirnya partisipasi pemilih tersebut," kata Titik.

Selain itu, kata dia, riset partisipasi pemilih bertujuan menggali sejauh mana tingkat kesadaran politik masyarakat di Bantul telah muncul, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih.

"Hasil riset ini akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi peningkatan partisipasi pada pemilu selanjutnya, yang dalam waktu dekat ini pemilihan kepala daerah (Pilkada)," katanya.

Ia mengatakan, dalam konteks partisipasi pemilih, KPU Bantul berencana merancang desain pemilih yang tidak saja mendorong partisipasi pemilih secara kuantitatif atau tingkat kehadiran di TPS.

Namun, lanjut dia, hingga pada munculnya partisipasi pemilih secara substantif yang didasari oleh kesadaran politik yang tinggi dalam menggunaka hak pilihnya.

"Harapannya hasil riset ini dapat menjadi basis pijak untuk menyusun desain tersebut," katanya.

Sementara itu, ia mengatakan, riset partisipasi pemilih dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan tipologi wilayah, yakni wilayah perbatasan atau penyangga kota, wilayah perkotaan, pesisir hingga wilayah pegunungan.

"Para mantan penyelenggara `ad hoc` seperti PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara, tokoh masyarakat dan perwakilan segmen dalam masyarakat menjadi bagian dari informan riset," katanya.***2***

(KR-HRI)