KPU Bantul tidak rekrut relawan demokrasi Pilkada

Bantul (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak merekrut relawan demokrasi guna membantu sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

"Pada pilkada ini tidak ada relasi (relawan demokrasi), tidak seperti pileg (pemilihan umum legislatif) 2014, dimana KPU Bantul punya relasi 25 orang," kata Komisioner KPU Bantul dari Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Titik Istiyawatun Khasanah di Bantul, Rabu.

Menurut dia, tidak adanya perekrutan relasi dalam Pilkada Bantul, karena selain tidak diamanahkan dalam Peraturan KPU terbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagari) juga keterbatasan anggaran yang dimiliki lembaganya.

Ia mengatakan pada pelaksanaan Pemilu 2014 KPU Bantul merekrut relasi sebanyak 25 orang yang bekerja pada lima segmen yakni pemilih perempuan, pemilih pemula, kelompok agama, kelompok terpinggirkan dan penyandang cacat.

"Anggaran untuk relasi saat Pileg lalu terbilang besar, setidaknya mereka diberikan honor sebesar Rp350 ribu per bulan tiap orang, dengan masa kerja hingga 10 bulan, untuk Pilpres (Pemilu Presiden) lalu juga tidak ada," kata dia.

Titik mengatakan karena tidak ada relasi, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS), untuk melakukan sosialisasi pada setiap tahapan Pilkada ke masyarakat.

"Karena pada Pilkada ini tidak ada relasi, mau tidak mau kami harus mengoptimalkan teman-teman panitia penyelnggara "ad hoc" (PPK dan PPS). Kami berikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk berkreasi dalam melakukan sosialisasi," katanya.

Menurut dia, pihaknya mengakui relasi memiliki peran dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi, sebab pada Pileg lalu partisipasi pemilih mencapai 81 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 716.246 orang.

"Peningkatannya cukup signifikan, karena tugas relasi berbeda dengan teman-teman PPK/PPS yang cenderung ke teknis, sedangkan relasi lebih ke substansi mengenai sosialisasi pentingnya pemilu, bahaya politik uang dan sebagainya," katanya.

(KR-HRI)