"Meski masih baru, hingga kini paket kebijakan baik I, II, dan III belum menyentuh kebutuhan pengusaha kecil di daerah," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Henry Ardianto di Yogyakarta, Senin.
Henry mengatakan, paket kebijakan jilid III yang diproyeksikan mampu menopang kebutuhan kredit pengusaha, pada tataran implementasinya masih sulit dijangkau pengusaha skala kecil.
"Dalam paket kebijakan jilid III lainnya seperti penurunan harga BBM juga belum signifikan memengaruhi kemampuan produksi dan daya beli masyarakat," kata dia.
Hal lain yang menurut dia sulit dinikmati oleh pelaku usaha skala kecil di daerah yakni paket kebijakan ekonomi jilid II yang membebaskan pajak bagi pengusaha yang berinvestasi minimal Rp1 triliun.
"Menurut kami paket-paket kebijakan yang ada saat ini sebagian besar hanya dinikmati pengusaha skala besar," kata dia.
Dengan demikian, Henry berharap setiap perumusan paket kebijakan dapat memprioritaskan kebutuhan sektor usaha kecil dan menengah dengan diikuti sosialisasi dan implementasi yang menyeluruh hingga ke pelosok daerah.
Henry berpendapat, kredit usaha dengan bunga yang tinggi masih menjadi persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha kecil. Kendala itu, menurut dia, diharapkan menjadi pembahasan prioritas dalam setiap penyusunan paket kebijakan ekonomi selanjutnya.
Senada dengan Henry, Ketua Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) DIY Prasetyo Atmosutidjo mengatakan persoalan bunga modal memang menjadi momok utama bagi pelaku UMKM.
"Apabila suku bunga kredit masih tinggi, pelaku usaha skala kecil akan sulit bersaing dengan produk luar negeri," kata dia.
Produsen luar negeri seperti Tiongkok, menurut dia, akan selalu menjadi saingan berat karena pemerintah Tiongkok secara konsisten mendukung UMKM dengan memfasilitasi penjaminan modal melalui bunga yang cukup rendah.
"Di Tiongkok suku bunga acuan masih mencapai 4,6 persen, sehingga efektif mendukung produktivitas di negaranya," kata dia. ***3***
(L007)
