PWI: perlu peran pers mengontrol Keistimewaan DIY

Yogyakarta (Antara Jogja) - Peran pers diperlukan dalam mengontrol dan mengawasi implementasi Undang-undang Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta Sihono HT.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Seminar Keistimewaan DIY oleh PWI Yogyakarta bekerja sama dengan STMIK Amikom pada Kamis (11/4), Sihono mengatakan di Yogyakarta, Rabu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki payung hukum dengan dikeluarkannya UU tentang Keistimewaan, dan diharapkan UU itu membawa kesejahteraan kepada masyarakat daerah ini.

"Upaya mewujudkan kesejahteraan itu melalui UU Keistimewaan memang perlu kontrol dari masyarakat, termasuk pers. Karenanya, pers memegang peran penting agar pelaksanaan UU Keistimewaan tersebut dapat dijalankan sesuai harapan masyarakat,"katanya.

Ia mengatakan dengan UU tersebut, DIY memperoleh lima kewenangan istimewa dari pemerintah pusat yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan.

"Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraaan masyarakat daerah ini,"kata Sihono.

Sementara itu, Ketua Hari Pers Nasional (HPN) 2013 Provinsi DIY Atang Basuki mnengatakan seminar tersebut diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan Peringatan HPN 2013 tingkat provinsi DIY.

"Melalui seminar itu diharapkan adanya masukan dari masyarakat terkait peningkatan peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol, sehingga diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat daerah ini," katanya.

Menurut dia, pembicara dalam seminar tersebut masing-masing Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo.

"Seminar akan diikuti oleh para pimpinan media massa di DIY, redaktur, wartawan dan masyarakat yang peduli pada Keistimewaan DIY," katanya.

Pada kesempatan itu, kata dia, juga akan dilakukan peluncuran Media Center PWI Cabang Yogyakarta.

(H008)