Yogyakarta (Antara Jogja)-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebaiknya ditunda.
"Pertama pembahasan itu masih kontroversial dan kedua sekarang keadaannya masih `panas`. Apalagi di intern pemerintah sendiri kan masih belum seragam mengenai hal itu," kata Mahfud di Yogyakarta, Kamis.
Selain itu, Mahfud menilai substansi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut juga berpotensi untuk mengkerdilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Substansinya justru bisa menjadikan kelembagaan KPK menjadi semacam "sapi ompong","kata dia.
Padahal, menurut Mahfud, untuk saat ini KPK merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum di Indonesia yang memiliki kredibilitas baik dan berpengaruh.
"Kalau dulu masih ada MK yang mengimbangi, tapi setelah MK hancur pada 2013, KPK menjadi satu-satunya lembaga penegakan hukum yang dapat diandalkan,"kata dia.
Ia menjelaskan, RUU KUHP dan KUHAP memiliki kecenderungan untuk menjadikan seluruh kasus pidana menjadi bersifat umum termasuk tindak pidana korupsi dan terorisme.
"Padahal sebenarnya tindak pidana korupsi maupun terorisme harus diperlakukan secara khusus, tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana umum,"katanya.
Menurut Mahfud terkait pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tersebut, perlu ada pembicaraan di dalam internal pemerintahan terlebih dahulu.
"Sayang sekali kalau sampai akhirnya KPK dikebiri. Pemerintah harus mengundang seluruh "pejuang antikorupsi" di masa lalu untuk membahas hal itu,"kata dia.
(KR-LQH)
Berita Lainnya
Mahfud MD: Saya tak pernah benar-benar pergi dari kampus
Selasa, 30 April 2024 19:04 Wib
KPU RI telah komunikasi dengan LO Paslon 03 kirim undangan
Rabu, 24 April 2024 15:39 Wib
Undangan terlambat, Mahfud Md tak hadiri penetapan pemenang Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 15:25 Wib
Semua paslon diundang hadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU RI
Selasa, 23 April 2024 15:05 Wib
Ganjar-Mahfud beri ucapan selamat Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 16:57 Wib
MK menolak semua permohonan Ganjar-Mahfud Md
Senin, 22 April 2024 15:39 Wib
PDIP Yogyakarta berharap MK kabulkan gugatan Ganjar-Mahfud
Senin, 22 April 2024 10:35 Wib
Ganjar-Mahfud siap dengan putusan PHPU di MK
Senin, 22 April 2024 9:07 Wib