Bantul berencana inventarisasi tumbuhan kawasan pantai selatan

id gumuk pasir

Bantul berencana inventarisasi tumbuhan kawasan pantai selatan

Bangunan dan berbagai tumbuhan vegetasi di lahan gumuk pasir pantai Parangtritis, Bantul, DIY (Foto ANTARA/Sidik)

Bantul (Antara) - Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana melakukan inventarisasi tumbuh-tumbuhan di kawasan pantai selatan menyusul rencana penataan kawasan gumuk pasir daerah itu.

"Tidak semua tumbuhan yang ada di pantai selatan mengganggu gumuk pasir sehingga nanti akan kita inventarisasi dulu tumbuh-tumbuhan di sana," kata Pelaksana Tugas (plt) Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Pulung Haryadi di Bantul, Minggu.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah mempunyai program penataan kawasan gumuk pasir pantai selatan, dengan menertibkan bangunan maupun tumbuhan di kawasan pantai selatan.

Pihaknya mengakui ada berbagai tanaman dan tumbuhan liar di kawasan pantai selatan Bantul, meski begitu instansinya belum bisa memastikan apakah semua tumbuhan akan dihilangkan dalam penataan kawasan konservasi gumuk pasir itu.

"Tidak semua tumbuhan yang ada berakibat tidak baik, namun istilahnya ada fungsinya di pantai selatan, makanya kita perlu tahu tumbuhan yang sebenarnya bermanfaat itu bagaimana, karena kan di sana untuk pelestarian lingkungan juga," katanya.

Meski berencana mengiventarisasi tumbuhan kawasan pantai selatan, namun Pulung belum dapat memastikan waktu untuk merealisasikannya, karena masih akan mengkoordinasikan dengan instansi terkait termasuk dengan Pemda DIY.

"(Realisasinya) baru akan kita koordinasikan dulu dengan pemerintah secara keseluruhan, rencananya pekan depan koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya," katanya.

Selain tumbuh-tumbuhan, kata dia, kandang-kandang peternakan yang ada di kawasan pantai selatan juga akan didata terlebih dulu, jika memang mengganggu konservasi gumuk pasir dan berada di zona inti maka harus ditertibkan.

"Kalau peternakan harus kita rembug di internal pemerintah dulu untuk mencari solusi terbaik agar nantinya (penertiban) bisa berjalan dengan baik. Yang jelas ke depan juga ada komunikasi ke warga," katanya.

(KR-HRI)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar