Yogyakarta minta korporasi angkat potensi wilayah

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menguatkan kerja sama dengan korporasi sehingga bisa membantu mengangkat berbagai potensi yang ada di wilayah.

"Langkah awal yang akan dilakukan adalah membuat data tentang sumber daya apa saja yang ada di wilayah. Misalnya saja, identifikasi serapan tenaga kerja, potensi usaha kecil mikro hingga keahlian dari warga," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, berbagai korporasi yang tersebar di Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar mereka.

Salah satu kebijakan yang dapat dijalankan adalah mengutamakan merekrut tenaga kerja dari warga yang tinggal di sekitar perusahaan.

Oleh karena itu, lanjut Heroe, perlu ada data mengenai potensi keahlian warga khususnya warga miskin sehingga mereka bisa disalurkan untuk bekerja di perusahaan tersebut.

"Misalnya saja ada proyek pembangunan. Warga yang memiliki keahlian sebagai tukang bangunan bisa diutamakan untuk bekerja di proyek tersebut. Tentunya, hal ini akan membantu meningkatkan perekonomian warga," katanya.

Salah satu korporasi yang menjadi sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta adalah hotel.

"Hotel bisa memberikan ruangan untuk display produk usaha mikro kecil yang ada di wilayah, atau bekerja sama dengan warga terkait pemanfaatan ruang terbuka hijau publik. Tamu hotel bisa berjalan-jalan sambil menikmati suasana kampung," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, pergerakan perekonomian warga akan tumbuh dan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain korporasi, Heroe juga berharap agar kampus yang ada di Kota Yogyakarta juga ikut berperan dalam pemberdayaan warga agar semakin mandiri.

"Banyak usaha mikro kecil di wilayah yang selama ini berkembang karena campur tangan kampus. Peran mereka harus terus ditingkatkan," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga tidak akan berdiam diri untuk menggerakkan perekonomian di wilayah. Salah satunya dengan memanfaatkan anggaran makan dan minum yang tahun ini mencapai Rp38 miliar.

"Sudah ada kesepakatan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah membelanjakan uang tersebut di pelaku usaha kuliner di wilayah. Sudah ada pembagian kecamatan untuk tiap OPD," katanya.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2017 tercatat sebesar 7,64 persen dan pemerintah berusaha untuk menurunkannya menjadi 7,35 persen pada 2019.

Tingkat kemiskinan cukup tinggi berada di Yogyakarta bagian selatan, sedangkan di Yogyakarta bagian utara terjadi ketimpangan kesejahteraan yang cukup tinggi. ***4***

(E013)