Setwan Gunung Kidul gelar sosialisasi pelaporan LHKPN

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana menggelar sosialisai kepada anggota dewan menindaklanjuti masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rendahnya laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) di wilayah ini.

"Hasil dari koordinasi dengan KPK dijadikan dasar untuk melakukan sosialisasi. KPK tidak menyebut jumlah pasti tetapi mereka mengatakan LHKPN masih rendah di Gunung Kidul," kata Sekretaris DPRD Gunung Kidul Agus Hartadi di Gunung Kidul, Selasa.

Ia mengatakan  pada 21 Februari 2019 mendatang, rencananya KPK akan menggelar sosialisasi. Sampai dengan saat ini, Agus mengaku belum mendapatkan laporan adanya anggota dewan yang mengurus LHKPN.

"Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pemahaman bagaiamana cara pengisian dan pentingnya pelaporan LHKPN,” katanya.

Ketua DPRD Gunung Kidul Demas Kursiswanto ketika dikonfirmasi mengatakan selama dirinya dilantik pada 2014 silam, ia baru dua kali melakukan pelaporan. Dalam ketentuan, seharusnya pelaporan dilakukan setiap satu tahun sekali.

"Harapannya dengan adanya sosialisasi kesadaran anggota dewan makin meningkat dan semangat dalam mengurus LHKPN,” harapnya.

Saat disinggung mengenai jumlah anggota dewan yang telah melaporkan LHKPN, Dhemas mengaku tidak dapat menyebutkan secara pasti. Akan tetapi menurutnya, masih banyak anggota DPRD yang juga belum melakukan pelaporan.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan LHKPN menjadi syarat wajib untuk penetapan calon terpilih. Ia menjelaskan, apabila tidak melampirkan laporan LHKPN, maka yang bersangkutan bisa dicoret.

"Hingga saat ini belum ada anggota dewan yang melaporkan, tapi ada saatnya para calon terpilih nanti untuk menyerahkannya," katanya.